HARIANRAKYAT.CO, TENGGARONG – Pemerataan fasilitas pengolahan sampah di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) masih menjadi pekerjaan yang perlu dituntaskan. Dari 20 kecamatan yang ada, baru delapan wilayah yang telah memiliki Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R).
Kondisi tersebut mendorong Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kukar mengusulkan pembangunan dua unit TPS 3R tambahan pada 2027. Kedua fasilitas itu diproyeksikan hadir di Kecamatan Tenggarong dan Tenggarong Seberang.
Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan B3 DLHK Kukar, Tri Joko Kuncoro menjelaskan, keberadaan TPS 3R saat ini tersebar di Kecamatan Loa Kulu, Loa Tebu, Muara Kaman, Muara Muntai, Muara Wis, Kenohan, Tabang dan Sangasanga.
Dengan cakupan tersebut, masih ada sekitar 12 kecamatan yang belum memiliki fasilitas pengolahan sampah serupa.
”Kalau dihitung dari 20 kecamatan, saat ini TPS 3R baru tersedia di delapan kecamatan. Artinya, masih ada sekitar 12 kecamatan yang belum terjangkau,” ungkap Tri Joko, Sabtu (7/11/2026).
Dua pembangunan yang diusulkan untuk tahun depan menjadi bagian dari langkah bertahap memperluas infrastruktur pengelolaan sampah. Program tersebut juga masuk dalam agenda dedikasi Kukar Idaman Terbaik melalui Jaga Lingkungan Lestari.
Meski demikian, DLHK masih harus merampungkan pembahasan mengenai titik pembangunan. Penentuan desa atau kelurahan yang akan menjadi lokasi fasilitas tersebut belum diputuskan.
Tri Joko menyebut, persiapan saat ini diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dasar pembangunan, terutama ketersediaan lahan. Tanah yang digunakan nantinya dapat memanfaatkan aset milik pemerintah desa maupun pemerintah kabupaten.
”Untuk titik pastinya masih dibicarakan. Termasuk kesiapan lahan dan kebutuhan pendukung lainnya agar rencana pembangunan bisa dipersiapkan dengan baik,” jelasnya.
Ia menambahkan, belum terdapat agenda pembangunan TPS 3R baru pada 2026. Karena itu, pengusulan dua unit tambahan diarahkan untuk masuk dalam perencanaan tahun anggaran 2027.
Tidak hanya bangunan pengolahan, DLHK Kukar juga memperhatikan kebutuhan armada pengangkut sampah. Dukungan sarana tersebut turut direncanakan melalui pengajuan anggaran kepada pemerintah pusat.
Menurut Tri Joko, penambahan fasilitas harus diikuti perubahan cara masyarakat dan pemerintah dalam menangani sampah. Pengelolaan tidak semestinya berhenti pada aktivitas mengumpulkan dan membuang, tetapi perlu diarahkan pada pemilahan serta pengolahan agar sampah masih memiliki manfaat.
Ia berharap seluruh infrastruktur persampahan, mulai dari TPS 3R, tempat pemrosesan akhir (TPA), hingga tempat penampungan lainnya, dapat berfungsi sesuai peruntukannya.
”Fasilitas yang dibangun memang ditujukan untuk mengolah sampah. Karena itu, pola penanganannya juga perlu kita ubah supaya sampah tidak hanya dibuang, tetapi bisa dimanfaatkan kembali,” pungkasnya. (Adv)
