HARIANRAKYAT.CO, SAMARINDA – Rentetan peristiwa yang melanda Indonesia saat ini mulai dari fluktuasi nilai tukar 17 ribu Rupiah 1 Dolar AS memicu kenaikan bahan pokok. Geopolitik global akibat perang Iran vs Februari lalu menambah efek domino ekonomi, politik sosial tanah air.
Ketahanan pangan di Kaltim menuntut penguatan internal pemerintah yang kokoh dari tingkat pusat hingga ke daerah.
Merespon situasi tersebut, Anggota Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Andi Muhammad Afif R H, S.H., menegaskan pentingnya mempercepat penyebarluasan nilai-nilai kebangsaan sebagai upaya merawat mental, daya akal bertujuan meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat.
Hal ini disampaikannya dalam agenda Penyebarluasan Peraturan Daerah (Sosper) ke-5 terkait Perda Nomor 09 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, Minggu (24/5/2026).
Kegiatan yang berlokasi di bilangan Jalan Ir. H. Juanda, Aubry, Samarinda ini sengaja dirancang untuk membuka ruang dialog interaktif terkait isu strategis nasional bersama konstituen di Daerah Pemilihan (Dapil) Samarinda.
Sebagai wakil rakyat yang membidangi sektor ekonomi dan keuangan di Komisi II, Andi Muhammad Afif menilai gejolak global tidak bisa diremehkan karena dampaknya langsung menyentuh isi dompet dan dapur masyarakat bawah.
”Kita tidak bisa menutup mata bahwa pelemahan Rupiah dan ketidakpastian geopolitik global berdampak langsung pada stabilitas ekonomi, termasuk rantai pasok pangan kita di daerah,” ungkap Afif sapaannya.
Menurutnya, pentingnya wawasan kebangsaan Pancasila bukan sekadar teori, melainkan kompas agar masyarakat, khususnya generasi muda Samarinda, tetap bersatu dan memiliki empati sosial yang tinggi.
Senada dengan Afif, akademisi sekaligus praktisi media Oktavianus, S.I.Kom., menambahkan perang modern saat ini tidak lagi hanya terjadi di medan tempur fisik, melainkan lewat perang informasi dan digital (cyber warfare) yang menyasar pola pikir masyarakat.
”Saat ekonomi terguncang dan harga pangan fluktuatif, disinformasi dan hoaks politik sangat mudah disusupkan lewat media sosial untuk memicu mosi tidak percaya. Perda Pendidikan Pancasila ini adalah payung hukum strategis untuk menyuntikkan imun digital bagi warga agar tidak mudah terprovokasi,” jelas Okta.
Sementara itu, dari aspek kepatuhan hukum, praktisi hukum Andi Mappanganro, S.H., ikut menggarisbawahi, yakni ketahanan nasional dan iklim ekonomi yang sehat hanya bisa tumbuh di atas tanah hukum yang stabil.
”Sinergi antara regulasi daerah dan kesadaran hukum masyarakat akan menciptakan tameng kokoh dalam menghadapi dampak krisis global,” ungkap pria yang berprofesi lawyer ini.
Melalui forum Sosper ini, masyarakat dapat menjadi agen perubahan yang aktif menjaga, mengawal kebijakan ekonomi daerah, serta memperkuat ketahanan pangan berbasis kearifan lokal di lingkungan masing-masing. (Er)
