HARIANRAKYAT.CO, SAMARINDA – Suasana di depan Balairung UGM siang itu terasa begitu pekat oleh amarah yang tertahan. Puluhan mahasiswa berkumpul membentuk barikade manusia.
Di tengah kepungan jaket almamater, berdirilah Gladwin dkk nya. Sebagai Juru Bicara Mahasiswa UGM, suaranya menggelegar memecah keheningan, mengonfirmasi ketegangan yang pecah di Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) dua malam lalu bukanlah sekadar aksi anarkis tanpa arah, melainkan puncak dari gunung es kemarahan yang sudah lama dipendam.
Gladwin membuka suaranya dengan nada bergetar namun sarat penegasan. Ia menyatakan bahwa mahasiswa sudah terlanjur muak dengan panggung-panggung formalitas bentukan penguasa. Acara di GIK malam itu, menurutnya, adalah bukti nyata bagaimana ruang yang katanya disediakan untuk “diskusi” justru diputarbalikkan menjadi ajang pamer pencapaian sepihak oleh para pejabat negara dan media pendukungnya.
“Kami berdiri di Balairung hari ini untuk mempertegas bahwa mahasiswa UGM tidak akan bisa didekte oleh ruang-ruang diskusi formalitas bentukan penguasa. Apa yang terjadi di GIK dua malam lalu bukanlah aksi anarkis tanpa arah, melainkan pesan jujur dan murni dari rahim pergerakan mahasiswa yang sudah muak ditindas,” tegas Gladwin di hadapan massa aksi dan awak media, Rabu (17/6).
Sambil mengepalkan tangan, Gladwin mulai mengurai satu per satu borok kebijakan yang mencekik leher rakyat. Di sektor ekonomi, ia menggambarkan bagaimana kehidupan masyarakat bawah kian sekarat setelah Rupiah ambruk menembus angka Rp18.000 per dolar AS di awal Juni, yang disusul dengan membengkaknya defisit APBN hingga ratusan triliun akibat proyek-proyek mercusuar yang tak menyentuh kebutuhan publik.
Puncaknya adalah ketika harga Pertamax melonjak drastis menjadi Rp16.250 per liter, disusul badai PHK massal yang merenggut mata pencaharian puluhan ribu buruh sepanjang tahun.
Tragisnya, di saat rakyat dipaksa memperpanjang napas sehari-hari, pemerintah justru menggelontorkan anggaran fantastis ratusan triliun rupiah untuk sektor pertahanan dan aparat keamanan, sebuah langkah yang dinilai mahasiswa sebagai upaya mempertegas monopoli kekerasan dan memata-matai masyarakat lewat militerisasi ruang publik.
“Realitasnya hari ini rakyat sedang tercekik. Rupiah ambruk, harga BBM meroket, dan badai PHK massal merenggut napas puluhan ribu buruh. Namun tragisnya, di saat rakyat dipaksa bertahan hidup sehari-hari, pemerintah justru menggelontorkan anggaran fantastis ratusan triliun untuk alat keamanan. Ini bukti nyata bahwa penguasa lebih peduli memperluas hegemoni kekerasan ketimbang mengurus perut rakyatnya sendiri,” cetus Gladwin lantang.
Narasi Gladwin semakin menukik tajam saat ia membeberkan runtuhnya pilar-pilar demokrasi di hadapan massa yang kian merapat. Ia menyebut ruang sipil kini telah terkepung oleh represi yang nyata. Suaranya meninggi saat menyinggung ribuan korban kekerasan aparat yang dicatat Amnesty International, hingga puluhan kasus pembunuhan di luar hukum (extrajudicial killing) yang melibatkan oknum kepolisian dan TNI berdasarkan temuan KontraS. Ketidakadilan ini, lanjut Gladwin, diperparah dengan tontonan penegakan hukum yang timpang.
“Hukum di negara ini sudah menjadi tontonan yang menjijikkan. Bagaimana mungkin seorang koruptor kakap yang merugikan negara miliaran rupiah hanya divonis ringan, sementara rakyat kecil dihukum hampir serupa demi bertahan hidup? Belum lagi ribuan korban kekerasan aparat dan pembunuhan di luar hukum yang terus dipelihara oleh rezim yang sejak awal memang tidak pernah berpihak pada rakyat,” ujarnya.
Di akhir orasinya, suasana Balairung mendadak senyap saat Gladwin melayangkan ultimatum terakhirnya. Ia menegaskan, jika pemerintah tidak mampu memenuhi tuntutan untuk membebaskan tahanan politik, menghentikan kriminalisasi aktivis, dan mencabut UU TNI serta UU POLRI, maka mahasiswa tidak akan lagi membuka ruang kompromi. Hanya ada satu jalan yang tersisa, merebut kembali kekuasaan ke tangan rakyat.
“Jika negara menolak tunduk pada prinsip demokrasi, menolak menarik militer dari ruang sipil, dan terus mengkriminalisasi aktivis, maka tidak ada lagi ruang kompromi. Satu-satunya jalan yang tersisa adalah merebut kembali kekuasaan ke tangan rakyat. Revolusi atau tidak sama sekali!” pekik Gladwin.
Pekikan itu langsung menggema, menyatu dengan desakan tegas agar Rektor UGM, Ova Emilia, melepas posisi amannya di menara gading akademik dan berani menarik dukungan institusi secara total dari pemerintahan saat ini. Siang itu, dari Bulaksumur, mahasiswa UGM menegaskan mereka telah memilih jalan perlawanan di sisi rakyat yang tertindas. (Rilis)
