HARIANRAKYAT.CO, TENGGARONG — Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) memaparkan capaian pembangunan daerah sepanjang tahun 2025 sekaligus arah kebijakan pembangunan tahun 2026 dalam kegiatan ekspos yang digelar di Pendopo Odah Etam, Rabu (31/12/2025) malam.
Ekspos tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Kutai Kartanegara, Aulia Rahman Basri, sebagai wujud transparansi dan media komunikasi Pemerintah Kabupaten Kukar kepada publik. Kegiatan ini juga menjadi sarana refleksi akhir tahun atas kinerja pembangunan daerah serta publikasi data-data strategis terkait program unggulan daerah.
“Kegiatan ekspos pembangunan ini selalu kami laksanakan sebagai media transparansi dan komunikasi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara kepada masyarakat. Melalui forum ini, kita merefleksikan kinerja pembangunan daerah di akhir tahun sekaligus mempublikasikan data-data program unggulan daerah agar menjadi pemicu keyakinan dan semangat untuk bekerja lebih baik ke depan,” ujar Bupati Aulia.
Ia menegaskan, seluruh capaian pembangunan yang dipaparkan merupakan bagian dari upaya membangun kepercayaan masyarakat guna mempercepat akselerasi dan transformasi pembangunan daerah. Fokus pembangunan tahun 2025, lanjutnya, tetap selaras dengan Tujuan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara hingga tahun 2045.
Dari sisi pengelolaan keuangan daerah, Bupati Aulia mengungkapkan bahwa realisasi belanja daerah pada tahun anggaran 2023, 2024, dan 2025 relatif stabil, dengan rata-rata realisasi mencapai sekitar 85 persen. Sementara realisasi pendapatan daerah juga berada pada kisaran yang sama.
Ia mengakui bahwa optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih membutuhkan energi dan inovasi lebih besar. Namun demikian, kontribusi PAD menunjukkan tren positif, dengan capaian signifikan hingga puluhan miliar rupiah, yang terus diperkuat melalui perbaikan tata kelola dan reformasi birokrasi.
Dalam perspektif tata kelola pemerintahan, Pemkab Kukar kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan. Capaian tersebut menjadi indikator perbaikan tata kelola keuangan dan profesionalisme aparatur pemerintah daerah.
“Opini WTP ini bukan sekadar prestasi, tetapi menjadi pengingat agar tata kelola pemerintahan terus dijalankan secara akuntabel dan profesional,” tegasnya.
Pada sektor pembangunan manusia, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kutai Kartanegara terus menunjukkan tren peningkatan. Dalam dua dekade terakhir, angka kemiskinan berhasil ditekan hingga berada di bawah 7 persen, dan pada tahun 2025 diharapkan dapat terus diturunkan melalui program-program yang lebih tepat sasaran.
“Menurunnya tingkat kemiskinan mencerminkan meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat. Ini harus terus kita jaga dan perkuat,” jelas Bupati Aulia.
Dari sisi kesehatan, prevalensi stunting di Kutai Kartanegara mengalami penurunan signifikan. Jika sebelumnya berada di atas rata-rata nasional, kini angka stunting Kukar turun hingga sekitar 12,4 persen, mendekati target nasional. Pemerintah daerah terus melakukan evaluasi dan penguatan program intervensi agar penurunan ini dapat berkelanjutan.
Kualitas layanan kesehatan juga menunjukkan capaian positif. Tingkat kepuasan layanan di sejumlah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di Kukar berada di atas 92 persen, mencerminkan peningkatan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
Selain itu, Pemkab Kukar terus memperluas akses layanan kesehatan melalui program berobat gratis dan pengoperasian puskesmas 24 jam di berbagai wilayah. Dukungan APBD terhadap kepesertaan BPJS Kesehatan juga berhasil mengantarkan Kukar mencapai Universal Health Coverage (UHC), yang memastikan seluruh masyarakat memiliki akses terhadap layanan kesehatan.
“Capaian ini menandakan bahwa seluruh masyarakat Kutai Kartanegara memiliki jaminan layanan kesehatan. Ini adalah fondasi penting bagi pembangunan manusia yang berkelanjutan,” pungkasnya.
Untuk tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menegaskan komitmen melanjutkan pembangunan yang berorientasi pada penataan kelembagaan, pemerataan infrastruktur, dan peningkatan kualitas pelayanan publik, demi kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. (Y)
