HARIANRAKYAT.CO, SAMARINDA – Menjelang aksi massa besar-besaran yang dijadwalkan berlangsung hari ini, Selasa (21/4/2026), pemandangan di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur tampak berbeda.
Pagar kawat berduri (razor wire) telah terpasang rapat di sepanjang gerbang utama, sebuah langkah pengamanan yang memicu kritik tajam dari kalangan akademisi.
Kritik Keras dari Kampus
Pusat Penelitian Hak Asasi Manusia dan Multikulturalisme Tropis (PusHAM-MT) Universitas Mulawarman menyampaikan keprihatinan mendalam atas pendekatan keamanan demonstrasi.
Ketua PusHAM-MT Unmul, Musthafa Ph.D menilai pemasangan kawat berduri adalah tindakan yang berlebihan (excessive).
“Tindakan ini justru menciptakan jarak psikologis antara pemerintah dan warga negara. Seolah-olah aspirasi publik dipandang sebagai ancaman, bukan bagian sah dari demokrasi,” ujar Musthafa, Senin (20/4).
Ia menegaskan, kebebasan berpendapat adalah hak konstitusional yang dijamin UUD 1945 dan UU HAM No. 39 Tahun 1999. Menurutnya, pemerintah seharusnya fokus pada substansi tuntutan masyarakat daripada membangun penghalang fisik yang intimidatif.
Kapolda Kaltim Kedepankan Pendekatan Humanis
Senada dengan Pemprov, Kapolda Kaltim Irjen Pol Endar Priantoro, S.H, M.H menjelaskan pola pengamanan yang diterapkan sudah sesuai dengan Prosedur Standar Operasional (SOP).
Penyekatan menggunakan kawat berduri dimaksudkan untuk mengatur arus massa agar tidak terjadi gesekan langsung dengan petugas maupun potensi rawan area kantor Gubernur Kaltim. Ribuan Aparat keamanan disiagakan di kantor DPRD Kaltim dan Pemprov Kaltim beserta kendaraan taktis baja dan Bawah Kendali Operasi (BKO) Pasukan TNI dari Kodim, Korem dan Kodam VI Mulawarman.
“Instruksi jelas, personel harus humanis. Kami di sini untuk melayani dan mengamankan jalannya aksi agar aspirasi tersampaikan dengan aman,” ujarnya.
Merespons kritik tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memastikan pemasangan barikade bukan bentuk pembungkaman suara rakyat. Gubernur Kaltim menegaskan pintu dialog tetap terbuka lebar bagi para demonstran.
“Pemprov Kaltim tetap bekerja. Kalau bertemu sama pendemo tergantung, kita lihat situasinya. Semua Forkopimda hadir,” tegas Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud.
Ia pun mengimbau agar massa aksi tetap mengedepankan ketertiban dan tidak bertindak anarkis.
Aksi yang bertepatan dengan momen Hari Kartini ini menjadi ujian bagi demokrasi di Kalimantan Timur. Di satu sisi, masyarakat menuntut ruang dialog yang tanpa sekat fisik, sementara di sisi lain, otoritas keamanan menekankan pentingnya stabilitas dan ketertiban umum. (*)
