HARIANRAKYAT.CO, SAMARINDA – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda mulai menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) satu hari dalam sepekan sebagai bagian dari upaya menyesuaikan pola kerja aparatur sipil negara (ASN) dengan kebijakan nasional. Hari Jumat dipilih sebagai waktu pelaksanaan WFH yang mulai diberlakukan secara bertahap.
Walikota Samarinda, Andi Harun menyampaikan kebijakan tersebut merupakan bentuk komitmen daerah dalam mendukung arahan pemerintah pusat terkait fleksibilitas kerja.
“Pemkot Samarinda akan menunjukkan kepatuhan terhadap kebijakan nasional dengan memberlakukan WFH satu hari dalam satu minggu, dan kita pilih hari Jumat,” ungkapnya kepada awak media. Jum’at (10/4/2026).
Lebih lanjut, Andi Harun menyebutkan terdapat empat tujuan utama dari kebijakan ini, yakni mendukung kebijakan nasional, menghemat bahan bakar minyak (BBM), menekan emisi, serta mengurangi penggunaan kendaraan dinas.
“Khusus BBM, pengurangan konsumsi bukan hanya dari kendaraan dinas, tetapi juga kendaraan pribadi pegawai,” ucapnya.
Untuk memastikan implementasi berjalan optimal, AH sapaan karibnya menambahkan bahwa pihaknya telah menyiapkan sistem dashboard monitoring berbasis real time yang mampu memantau aktivitas pegawai selama WFH.
“Absensi dilakukan tiga kali sehari dari rumah masing-masing dan langsung terhubung dengan peta untuk memastikan lokasi pegawai,” katanya.
Dirinya juga menegaskan pelanggaran seperti penggunaan fake GPS akan dikenakan sanksi disiplin berat. Selain itu, meski bekerja dari rumah, pegawai tetap diwajibkan mematuhi aturan kedisiplinan, termasuk mengenakan pakaian kerja.
“Walaupun WFH, disiplin tetap berjalan. Pegawai harus menggunakan pakaian kerja sesuai ketentuan,” tegas Andi Harun.
Dalam pelaksanaannya, sekitar 50 persen pegawai akan menjalani WFH, sementara sisanya tetap bekerja dari kantor. Namun, sektor yang bersentuhan langsung dengan pelayanan publik seperti pendidikan dan kesehatan tetap menjalankan Work From Office (WFO).
Data dari sistem monitoring ini juga akan digunakan untuk menghitung efisiensi, termasuk penghematan BBM berdasarkan jarak tempuh dan jenis kendaraan pegawai.
“Ini bukan sekadar formalitas. Kita ingin membangun kesadaran yang bisa diukur dan diuji, baik oleh internal maupun publik,” tutup Andi Harun. (ADV)
