HARIANRAKYAT.CO, SAMARINDA — Ratusan sopir menggelar aksi penyampaian aspirasi di halaman Balai Kota Samarinda, Jalan Kusuma Bangsa, Senin (24/8/2026) siang. Satu ruas jalan kusuma tertutup truk, sementara jalan pahlawan dan soetomo hanya satu jalur yang bisa dilalui. Rekayasa lalu lintas dilakukan aparatur.
Aksi tersebut mendesak evaluasi tata kelola distribusi BBM subsidi, termasuk skema penggunaan e-money di SPBU yang dinilai menyulitkan operasional harian.
Dengan membentangkan spanduk aspirasi, massa aksi menegaskan harapan mereka agar pelayanan BBM subsidi dapat berjalan lebih mudah, adil, dan tanpa hambatan teknis di lapangan.
Menanggapi kedatangan para sopir, Wali Kota Samarinda Andi Harun turun langsung menemui massa aksi untuk membuka ruang dialog konstruktif. Ia menjelaskan pembenahan tata kelola yang dilakukan pemerintah bertujuan utama untuk mengurai antrean panjang di SPBU serta menertibkan sistim penyaluran BBM subsidi di Kota Tepian.
“Kalau terjadi kelangkaan, sehari dua hari mungkin kita bisa pahami. Tapi kalau berminggu-minggu, berbulan-bulanmbahkan sampai parkir malam sampai pagi, kan itu patut dipertanyakan,” ujar Andi Harun.
Ia juga menyinggung dugaan praktik jual beli antrean di sejumlah SPBU yang dinilai merugikan para pengemudi murni.
“Tidak semuanya tidak bisa kita tanggapi. Kan kita bersyukur setelah kita jelaskan fuel card adalah salah satu opsi dalam rangka memperbaiki tata kelola distribusi BBM bersubsidi. Kalau misalnya Dishub, mungkin yang titik keberatannya, karena Dishub-nya cuma satu tempat, mungkin kita akan distribusi,” lanjutnya.
Sebagai langkah perbaikan jangka panjang, Pemkot Samarinda menyiapkan sistem digitalisasi terintegrasi yang ditargetkan mulai menjalani uji coba pada pekan pertama atau kedua September 2026.
Jika sistem digital belum siap atau mengalami kendala, Pemkot menyiapkan skenario lain melalui penyaluran kupon konvensional tersebar.
“Yang kita mau perbaiki adalah tata kelolanya,” tegas Andi Harun.
Selain persoalan BBM, pertemuan tersebut juga menyepakati solusi bijak terkait aturan kendaraan Over Dimension Over Load (ODOL) dan kelayakan Uji KIR yang menjadi keluhan pengemudi.
“Pemkot Samarinda memberikan waktu tambahan bagi kendaraan yang belum lolos uji KIR untuk melakukan normalisasi. Kendaraan yang sudah memenuhi ketentuan akan mendapatkan kembali akses layanan BBM subsidi, sedangkan kendaraan yang belum lolos diberikan masa tiga bulan untuk melakukan perbaikan,” ungkap Andi Harun.
Di sisi lain, Korlap aksi dari Forum Gerakan Sopir Indonesia (FGSS) Hendra Buton mengapresiasi dialog langsung bersama Wali Kota, sekaligus menyampaikan aksi turun ke jalan ini merupakan bentuk penyampaian kekecewaan massa sopir terhadap dinamika pelayanan di tingkat teknis Dinas Perhubungan (Dishub) Samarinda.
“Saran Wali Kota tidak dilaksanakan sama Kadishub dan alasan miskomunikasi dengan anggota, makanya kawan-kawan kecewa semua. Intinya anggota Dishub tidak usah ikut atur BBM sudah, biarkan Pertamina saja,” kata Hendra Buton.
Pertemuan damai di Balai Kota Samarinda ini menjadi momentum penyelarasan persepsi yang positif. Pemerintah tetap menjalankan agenda penataan tata kelola (governance) daerah, sementara aspirasi dan beban operasional para sopir menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan pelayanan ke depan. Demonstrasi selesai sore hari dengan tertib dan lalu lintas kendaran umum kembali normal. (*)
