HARIANRAKYAT.CO, TENGGARONG – Arus disinformasi yang kian masif dinilai menjadi ancaman serius bagi pers dan demokrasi di Indonesia.
Isu ini mengemuka dalam diskusi publik Hari Pers Nasional (HPN) 2026 bertema “Pers, Kampus dan Demokrasi: Menguatkan Media di Tengah Arus Disinformasi” yang digelar di Universitas Kutai Kartanegara (Unikarta), Senin (9/2/2026).
Diskusi menghadirkan Pemred Kaltim.Kece Felanans Mustari, sejarawan Muhammad Sarip, dan pegiat literasi Viola Meilinda sebagai pemantik. Kegiatan ini diikuti insan pers, pelajar, serta mahasiswa di Kutai Kartanegara.
Felanans Mustari menegaskan, banjir informasi di ruang digital tidak selalu sejalan dengan kualitas jurnalistik. Ia mengingatkan masyarakat agar tidak terjebak pada praktik klikbait yang kerap mengaburkan substansi.
“Publik harus kritis. Informasi tidak cukup hanya diklik dan dibagikan, tapi diverifikasi dan dipahami,” tegas Felanans.
Lebih jauh, Felanans menyoroti menyempitnya ruang kebebasan berpendapat di media massa. Ia menilai demokrasi Indonesia tengah mengalami kemunduran yang ditandai dengan menguatnya praktik otoritarianisme.
“Ini bertolak belakang dengan gagasan Sosial Demokrasi Bung Hatta yang berpijak pada kearifan masyarakat. Situasi sekarang bahkan sering dikaitkan dengan kebangkitan Neo Orde Baru,” ujarnya.
Sejarawan Muhammad Sarip menguatkan kritik tersebut dengan menarik garis sejarah ke masa sebelum Reformasi 1998. Ia mengingatkan, pembatasan pers pernah menjadi alat kekuasaan untuk meredam kritik.
“Media kritis dibredel, izin usaha dicabut, hanya media yang sejalan dengan pemerintah yang dibiarkan hidup. Ini fakta sejarah yang tidak boleh terulang,” kata Sarip.
Sementara itu, Viola Meilinda menekankan peran strategis pers di tengah dominasi media sosial yang serba cepat namun minim pendalaman.
“Publik harus tahu siapa yang memproduksi informasi. Tanpa literasi, masyarakat mudah terframing oleh narasi singkat yang menyesatkan,” ujarnya.
Menurut Viola, pers berkontribusi langsung dalam meningkatkan budaya baca.
“Semakin tinggi minat membaca, semakin kuat daya kritis masyarakat,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua SMSI Kutai Kartanegara, Angga Triandi mengatakan diskusi ini menjadi bagian dari upaya membumikan HPN di Kalimantan Timur, khususnya di Kukar.
“Kegiatan ini bukan seremoni. Ini ruang edukasi bagi insan pers, pelajar, dan mahasiswa agar pers tetap sehat, demokrasi terjaga, dan bangsa kuat,” tegas Angga.
Sekretaris SMSI Kalimantan Timur, Yakub Anani turut mengapresiasi pelaksanaan HPN di Tenggarong. Ia menilai SMSI Kukar mampu menghadirkan diskursus pers yang relevan dan membangun di daerah.
“SMSI Kukar membuktikan pers daerah mampu mengambil peran strategis dan bersinergi secara positif,” pungkas Yakub. (*)
