‎HARIANRAKYAT.CO, TENGGARONG – Rencana Kutai Kartanegara mengambil pinjaman perbankan untuk menutup utang daerah sebesar Rp820 miliar mendapat lampu hijau dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
‎
‎Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri memastikan pelunasan kewajiban kepada pihak ketiga ditargetkan rampung sebelum Lebaran Idulfitri, sebagai langkah menjaga stabilitas keuangan daerah dan kelangsungan program pembangunan.
‎
‎Menurutnya, langkah ini merupakan hasil koordinasi intensif yang dilakukan Pemkab Kukar dengan pemerintah pusat. Sebelumnya, ia bertolak ke Jakarta pada Kamis (12/2/2026) untuk menyerahkan hasil audit review terkait utang daerah kepada Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah.
‎
‎Dalam pertemuan tersebut, pemerintah daerah memaparkan kondisi kewajiban pembayaran kepada pihak ketiga yang mencapai ratusan miliar rupiah serta opsi penyelesaian melalui pinjaman perbankan. Setelah melalui diskusi dan evaluasi, pemerintah pusat memberikan persetujuan atas skema tersebut.
‎
‎“Kemarin kami bertemu dengan Dirjen Bina Keuangan Daerah di Kemendagri untuk meminta persetujuan terkait peminjaman melalui Bank Kaltim guna melunasi utang kepada pihak ketiga. Dan dari Dirjen Bina Keuangan Daerah sudah menyetujui itu,” ujarnya, Senin (16/2/2026) malam.
‎
‎Ia menjelaskan, pemerintah daerah telah menyelesaikan proses review melalui inspektorat, termasuk finalisasi laporan pengakuan utang kepada pihak ketiga. Dengan rampungnya tahapan administrasi tersebut, Pemkab Kukar kini tinggal melanjutkan proses pengajuan pinjaman ke perbankan.
‎
‎Skema pinjaman itu diproyeksikan segera berjalan dalam waktu dekat sehingga pelunasan kewajiban dapat dilakukan pada Maret mendatang. Pemerintah daerah menargetkan pembayaran selesai sebelum momentum Lebaran guna menghindari dampak lanjutan terhadap kegiatan pembangunan maupun hubungan kerja sama dengan kontraktor dan penyedia jasa.
‎
‎“Insyaallah prosesnya akan segera kita lakukan. Mudah-mudahan sebelum Lebaran semua sudah diselesaikan. Kami berkomitmen utang bisa diselesaikan tepat waktu,” katanya.
‎
‎Langkah penyelesaian utang ini dinilai menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan program pembangunan di
‎Kutai Kartanegara, sekaligus memastikan arus kegiatan pemerintahan berjalan normal tanpa hambatan finansial di tengah tahun anggaran berjalan.