HARIANRAKYAT.CO – Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mencatat sedikitnya 1.042 orang terluka dan 10 meninggal dunia akibat gelombang demonstrasi yang meluas sepanjang pekan lalu.
Ketua YLBHI Muhammad Isnur menyebut mayoritas korban luka disebabkan oleh kekerasan aparat. “Setidaknya 1.042 massa aksi dilarikan ke rumah sakit di Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Bali, Bandung, Medan, Sorong, dan Malang karena luka-luka akibat kekerasan aparat. Angka itu belum termasuk mereka yang disiksa ketika penangkapan,” ujarnya, Selasa (2/9).
Isnur mencontohkan kasus Affan Kurniawan, pengemudi ojek online yang tewas terlindas kendaraan taktis Brimob di Jakarta, Kamis (28/8). Affan sempat dilarikan ke RSCM sebelum akhirnya meninggal dunia.
Selain korban jiwa dan luka-luka, YLBHI menyoroti meningkatnya represi aparat. Polisi disebut tidak hanya menangkap demonstran, tetapi juga warga yang berada di sekitar lokasi aksi. Pemerintah pun diduga membatasi akses informasi, antara lain dengan melarang media meliput unjuk rasa hingga mematikan fitur siaran langsung TikTok.
Di sejumlah daerah, akses bantuan hukum juga tertutup. Bahkan, pengacara publik LBH di Manado dan Samarinda justru ikut ditangkap dan dipukuli. “Ini sudah mengarah pada bentuk teror terhadap rakyat,” tegas Isnur.
YLBHI meminta pemerintah melakukan introspeksi dan merespons tuntutan rakyat, termasuk penolakan terhadap kebijakan yang merugikan serta evaluasi atas kinerja DPR RI.
Polri Klaim Sesuai Prosedur
Menanggapi tudingan tersebut, Polri menegaskan penanganan demonstrasi dilakukan secara profesional. Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menyebut aparat bertindak sesuai prosedur operasi standar.
“Kami pastikan penanganan dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Polri tetap menghormati kebebasan berpendapat, tetapi pelaksanaannya harus sesuai hukum dan tidak merugikan kepentingan umum,” ujarnya.
