HARIANRAKYAT.CO, SAMARINDA – Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Kalimantan Timur masih terus bergulir di DPRD Kaltim. Prosesnya kini memasuki tahap pembahasan di panitia khusus (pansus), termasuk menampung berbagai pandangan fraksi.
Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis menyebut pembahasan masih berada pada tahap awal dan akan terus berlanjut.
Pokok – Pokok Pikiran DPRD Sudah Diserahkan ke Pemprov
Di sisi lain, DPRD Kaltim juga telah merampungkan pembahasan pokok-pokok pikiran (pokir) atau yang disebut sebagai kamus usulan hasil serapan aspirasi masyarakat.
“Pansus kamus usulan sudah selesai bekerja, sudah disampaikan laporan hasil kerja pokir paripurna ke enam, paripurna ke tujuh sudah diserahkan kemarin,” jelas Sekretaris PDI Perjuangan Kaltim ini (3/4/2026).
Selanjutnya, dokumen tersebut kini berada di tangan Pemerintah Provinsi untuk ditelaah dan disinkronkan dengan prioritas pembangunan daerah.
APBD Turun, Tantangan Makin Berat
Nanda juga menyoroti kondisi fiskal Kaltim yang mengalami penurunan signifikan. Jika sebelumnya APBD berada di kisaran Rp21 triliun, kini turun menjadi sekitar Rp15 triliun.
“Saya memahami bahwa APBD Kaltim kita yang biasanya Rp21 triliun turun jadi Rp15 triliun hari ini, dan proyeksinya akan berkurang di 2027,” ungkapnya.
Kondisi ini, menurutnya, menjadi tantangan serius bagi pemerintah daerah dalam menentukan skala prioritas pembangunan.
DPRD Minta Aspirasi Rakyat Tak Dikesampingkan
Meski demikian, Nanda menegaskan DPRD tetap mendorong agar aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui anggota dewan tidak diabaikan.
“Kami juga minta gubernur untuk bijaksana melihat aspirasi masyarakat yang disampaikan DPRD melalui anggota yang tersebar di dapil,” tegasnya.
Ia menambahkan, saat ini DPRD masih menunggu hasil telaah dari Bappeda Provinsi terkait program-program yang akan diprioritaskan.
Pembangunan Infrastruktur dan Layanan Dasar Tetap Didorong
Nanda mengakui sejumlah capaian pembangunan sudah berjalan baik, terutama di sektor infrastruktur dan konektivitas.
“Dari sisi pak gubernur sudah luar biasa, misalnya jembatan Nibung sudah jadi dan konektivitas infrastruktur berjalan,” katanya.
Namun demikian, ia menilai masih banyak pekerjaan rumah, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan.
“Masalah pendidikan sarana prasarana masih kurang, gedung, kelas, dan fasilitas kesehatan harus kita maksimalkan,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pentingnya penguatan rumah sakit tipe A milik provinsi yang menjadi rujukan masyarakat, tidak hanya dari Kaltim, tetapi juga dari wilayah Indonesia tengah dan timur.
Waspadai Nasib Ekonomi Kerakyatan
Di tengah fokus pembangunan fasilitas infrastruktur, Nanda mengingatkan agar sektor ekonomi kerakyatan tidak terpinggirkan.
“Tetapi kita harus melihat sisi ekonomi kerakyatan, jangan sampai tidak jadi prioritas,” tegasnya.
Ia berharap pokir DPRD yang merupakan hasil aspirasi masyarakat tetap bisa masuk dalam prioritas APBD 2027, sejalan dengan arah pembangunan dalam RPJMD tahap ketiga yang menitikberatkan pada infrastruktur dan pengembangan sumber daya manusia.
DPRD dan Eksekutif Harus Sejalan
Nanda menegaskan DPRD dan pemerintah daerah adalah mitra dalam pembangunan, sehingga perlu seiring – sejalan dalam menentukan kebijakan.
“Saya pikir eksekutif dan legislatif adalah mitra, kita memberi masukan dalam rangka membuat prioritas pembangunan dan yang kita serap benar-benar dari bawah,” ujarnya.
Ia menegaskan, seluruh usulan yang telah dihimpun DPRD telah diserahkan kepada pemerintah provinsi untuk ditelaah lebih lanjut.
“Ini baru tahapan awal banget. Dari DPRD lewat pansus pokir sudah bekerja untuk masuk ke SIPD dan sudah diserahkan ke pemprov untuk dicermati mana saja yang menjadi prioritas program,” jelasnya.
Nanda menegaskan komitmen partainya untuk tetap memperjuangkan aspirasi masyarakat.
“PDI Perjuangan intinya tetap memperjuangkan aspirasi masyarakat,” pungkasnya. (*)
