HARIANRAKYAT.CO – Liga Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (LMID) menyatakan penolakan keras terhadap pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto serta mengecam pernyataan Menteri Kebudayaan, Fadli Zon yang menyebut “tidak ada fakta bahwa Soeharto pelanggar HAM” dan bahwa “syarat untuk Soeharto diberikan gelar sebagai Pahlawan Nasional sudah terpenuhi.”
Menurut LMID, pernyataan tersebut bukan hanya keliru secara historis, tetapi juga berbahaya bagi kebudayaan nasional karena menunjukkan upaya negara memutihkan sejarah dan mendamaikan diri dengan kejahatan masa lalu.
“Fadli Zon boleh berbeda pandangan, tetapi ia tidak bisa menghapus fakta sejarah. Dengan pernyataan itu, ia telah menunjukkan ketidaklayakannya sebagai Menteri Kebudayaan. Pencopotannya bukan hanya keharusan politik, tetapi juga kewajiban moral dan akademik,” tegas Tegar Afriansyah, Ketua Umum LMID.
LMID menilai langkah Fadli Zon sebagai bentuk kelalaian moral yang serius—bahkan pengkhianatan terhadap sejarah dan nilai-nilai kemanusiaan yang menjadi fondasi bangsa.
Soeharto, menurut LMID, bukanlah pahlawan. Ia adalah arsitek kekerasan negara, pelanggaran HAM berat, dan simbol kekuasaan yang menindas rakyat atas nama stabilitas.
Selama lebih dari tiga dekade kekuasaannya, Indonesia mengalami tragedi kemanusiaan yang mendalam, antara lain:
Pembunuhan massal 1965–1966 dengan ratusan ribu korban jiwa;
- Penangkapan dan penyiksaan tanpa proses hukum
- Pembungkaman terhadap mahasiswa, jurnalis, dan oposisi politik
- Kekerasan sistematis di Timor Timur, Aceh, dan Papua
- Korupsi dan kolusi yang mengakar dalam tubuh negara
- Perampasan ruang demokrasi serta kebebasan berpikir rakyat
LMID menilai upaya mengangkat Soeharto sebagai pahlawan adalah bagian dari politik rekonsiliasi palsu.
“Bangsa yang besar bukanlah bangsa yang melupakan, tetapi yang berani mengakui dan bertanggung jawab atas kesalahannya,” ujar Tegar.
LMID juga mengingatkan publik pada figur Marsinah, buruh perempuan yang dibunuh pada masa Orde Baru karena memperjuangkan hak-hak buruh.
“Kalau Soeharto disebut pahlawan, lalu siapa Marsinah? Justru Marsinah-lah representasi sejati dari kepahlawanan rakyat,” lanjutnya.
Sebagai organisasi mahasiswa yang lahir dari semangat demokrasi dan keadilan sosial, LMID menegaskan bahwa kebudayaan bangsa tidak boleh tunduk pada kekuasaan, tetapi harus berpihak pada kebenaran.
“Mengangkat Soeharto sebagai pahlawan berarti mengkhianati nilai keadilan, demokrasi, dan kemanusiaan yang menjadi inti dari cita-cita bangsa Indonesia. Tugas generasi muda bukan melupakan sejarah, tetapi memperjuangkan kebenaran agar tidak ada lagi kekuasaan yang menindas atas nama pembangunan,” tutup Tegar. (*)
