HARIANRAKYAT.CO, TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus memperkuat pemerataan pelayanan kesehatan hingga ke wilayah pedesaan, termasuk kawasan pedalaman yang selama ini menghadapi keterbatasan tenaga medis.

Salah satu langkah yang dilakukan yakni memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan melalui program penempatan satu perawat dan satu bidan di setiap desa. Upaya tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah untuk memastikan masyarakat mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang lebih dekat dan merata.

Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri mengatakan pemenuhan tenaga kesehatan menjadi salah satu perhatian pemerintah daerah dalam membenahi sistem pelayanan kesehatan. Sebab, keberadaan tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan dasar masih harus terus diperkuat, terutama di wilayah yang memiliki keterbatasan akses.

Ia menyebutkan, sejumlah puskesmas yang sebelumnya belum memiliki dokter kini telah terpenuhi. Kondisi tersebut di antaranya terjadi di Kecamatan Muara Wis dan Tabang.

“Beberapa puskesmas kita sebelumnya sempat kosong dokter, seperti di Muara Wis dan Tabang. Sekarang sudah terpenuhi semua. Kami bersama Dinas Kesehatan berkomitmen menjaga keberlanjutan ketersediaan tenaga kesehatan agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan,” ujarnya, Kamis (12/11/2026).

Menurutnya, kebutuhan pelayanan kesehatan tidak cukup hanya mengandalkan tenaga aparatur sipil negara (ASN) maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Karena itu, Pemkab Kukar turut mengoptimalkan kolaborasi melalui berbagai sumber pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan di desa.

Program satu perawat dan satu bidan tersebut telah dimasukkan dalam anggaran Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD). Melalui skema ini, setiap desa diharapkan memiliki tenaga kesehatan yang dapat mendukung pelayanan langsung kepada masyarakat.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kukar, Ismi Mufiddah, menjelaskan pemenuhan tenaga kesehatan dilakukan melalui sejumlah jalur, mulai dari pengadaan ASN, penugasan khusus pemerintah pusat, pemanfaatan tenaga melalui Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), hingga dukungan anggaran desa.

“Untuk tenaga perawat dan bidan di desa, pembiayaannya melalui DPMD yang bersumber dari BKKD. Jadi, pemenuhannya kita kolaborasikan dari berbagai sumber anggaran dan berbagai upaya, termasuk mengusulkan kebutuhan tenaga kepada pemerintah pusat maupun provinsi,” jelasnya.

Selain tenaga perawat dan bidan, pemerintah daerah juga berupaya memperkuat ketersediaan dokter, termasuk dokter spesialis. Dukungan pemerintah provinsi turut dimanfaatkan untuk membantu memenuhi kebutuhan tenaga spesialis agar pelayanan medis dapat menjangkau masyarakat di daerah.

Ismi mengakui, ketersediaan satu dokter di suatu wilayah belum tentu cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan pelayanan. Peningkatan kualitas dan jangkauan layanan membutuhkan jumlah serta jenis tenaga medis yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

Di sisi lain, penguatan sumber daya kesehatan juga dilakukan melalui pembenahan sistem kesehatan daerah. Sistem tersebut mencakup berbagai komponen yang saling terhubung, mulai dari pelayanan kesehatan, sistem informasi, regulasi, sarana dan prasarana, pemenuhan sumber daya manusia hingga pemberdayaan masyarakat.

Bupati Aulia menilai pembenahan secara menyeluruh diperlukan agar pembagian peran dan tanggung jawab setiap unsur pelayanan kesehatan dapat berjalan lebih terarah.

Upaya pemerataan tersebut turut didukung penguatan fasilitas kesehatan rujukan. Pemkab Kukar kini mengoperasikan Rumah Sakit Muara Badak untuk melayani masyarakat Muara Badak dan Marangkayu yang sebelumnya harus menuju Samarinda atau Bontang ketika membutuhkan pelayanan rumah sakit.

Dengan keberadaan sejumlah rumah sakit daerah, jaringan pelayanan rujukan di Kukar diharapkan semakin merata. Wilayah hulu dilayani RSUD Dayaku Raja, kawasan pesisir utara didukung RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja, sedangkan wilayah selatan dan sekitarnya diperkuat melalui Rumah Sakit Muara Badak. Seluruhnya terkoneksi dengan RSUD AM Parikesit.

Selain pemerataan tenaga medis dan fasilitas kesehatan, Pemkab Kukar juga memastikan program berobat cukup menggunakan KTP tetap berjalan. Melalui kebijakan tersebut, masyarakat dapat mengakses pelayanan di puskesmas, klinik, maupun rumah sakit tanpa persyaratan tambahan sebagaimana sebelumnya.

Ismi menegaskan, layanan tersebut telah berjalan dan masyarakat dapat memanfaatkannya dengan menunjukkan KTP.

“Pelayanannya sudah berjalan dengan baik. Masyarakat tidak lagi dibebani persyaratan lain untuk mendapatkan pengobatan di puskesmas, klinik, maupun rumah sakit. Cukup menggunakan KTP,” tuturnya.

Berbagai langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Pemkab Kukar mewujudkan pemerataan pelayanan kesehatan. Pemerintah daerah berharap kolaborasi seluruh tenaga kesehatan, organisasi profesi, masyarakat, serta lintas sektor dapat mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat di seluruh wilayah Kukar. (Adv)