Kubar-Samarinda “Remuk”, Gubernur Harum Desak BPJN Segera Turun Tangan: “Jangan Sampai Putus!”

HARIANRAKYAT.CO, KUTAI BARAT – Kondisi infrastruktur jalan nasional yang menghubungkan Kabupaten Kutai Barat (Kubar) menuju Samarinda saat ini berada dalam titik nadir. Kerusakan parah yang merata di sepanjang jalur logistik ini tidak hanya menghambat mobilitas, tetapi mulai mengancam urat nadi ekonomi masyarakat di pedalaman Kalimantan Timur.

Pemandangan memprihatinkan ini disaksikan langsung oleh Gubernur Kaltim, Dr. H. Rudy Mas’ud (Harum), saat melakukan kunjungan kerja bersama Wakil Bupati Kubar, H. Nanang Adriani, Kamis (8/1/2026). Di kawasan Kampung Dingin, Kecamatan Muara Lawa, rombongan Gubernur bahkan menemui kendala fisik akibat lubang-lubang raksasa dan kendaraan logistik yang terperosok hingga menutup badan jalan.

Baca juga  Serikat Media Siber Indonesia Kota Samarinda Terbentuk

“Ini jalan nasional, kondisinya rusak parah. Sangat mengganggu aktivitas masyarakat dan distribusi barang, jasa, serta logistik,” tegas Gubernur Harum dengan nada bicara serius.

Meski status jalan tersebut berada di bawah kewenangan pusat, Gubernur Harum mendesak Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) untuk segera melakukan tindakan darurat. Berdasarkan informasi, BPJN telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp160 miliar tahun ini untuk perawatan jalur poros tersebut.

Baca juga  Partai Buruh Tolak Revisi UU TNI yang Perluas Peran Militer dalam Urusan Sipil

Gubernur meminta agar perbaikan tidak sekadar “tambal sulam”, melainkan rekonstruksi yang menyesuaikan dengan kondisi alam Kalimantan dan beban kendaraan yang melintas. Ia menuntut adanya standarisasi kualitas yang setara dengan jalan nasional di Pulau Jawa atau Sumatera.

Kondisi jalan poros Kubar-Samarinda saat ini bukan sekadar masalah kenyamanan berkendara, melainkan pertaruhan keselamatan jiwa. Kerusakan yang hampir merata menciptakan efek domino: biaya logistik membengkak, harga bahan pokok di pedalaman melonjak, dan risiko kecelakaan meningkat drastis.

Baca juga  9 Pejabat Ditjen Migas dan Pertamina yang Diperiksa dalam Kasus Korupsi Minyak Mentah

Namun, perbaikan infrastruktur hanyalah satu sisi mata uang. Sisi lainnya adalah kedisiplinan pengguna jalan. Gubernur Harum secara khusus menyoroti fenomena kendaraan ODOL (Over Dimension Over Loading) yang menjadi “tersangka utama” cepatnya kerusakan aspal. (Drmwn)

Bagikan: