HARIANRAKYAT.CO, KALTIM – Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) mengecam keras serangan militer yang dilakukan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran.
Perang itu disebut telah menimbulkan korban jiwa serta memperburuk krisis global.
KPBI menilai agresi militer bukan sekadar konflik keamanan regional, tetapi berkaitan dengan perebutan sumber daya energi di kawasan Timur Tengah.
KPBI menyebut perang yang terjadi merupakan bagian dari dinamika krisis kapitalisme global yang mendorong negara-negara besar memperluas pengaruhnya melalui konflik bersenjata.
“Serangan tersebut bukan hanya soal keamanan, tetapi bagian dari perang memperebutkan sumber daya yang dibungkus dengan narasi denuklirisasi,” kata Ketua Umum KPBI, Ilhamsyah (11/3/2026).
Menurut organisasi buruh tersebut, konflik bersenjata juga memberi keuntungan bagi industri persenjataan global. Beberapa perusahaan pertahanan besar seperti Boeing, Lockheed Martin, Northrop Grumman, dan Raytheon disebut memperoleh manfaat dari meningkatnya konflik militer di berbagai kawasan dunia.
Dampak bagi Pekerja
KPBI juga menyoroti dampak perang terhadap kelas pekerja di Iran maupun negara lain. Serangan udara yang menghancurkan fasilitas publik dan infrastruktur disebut telah menyebabkan korban jiwa dalam jumlah besar, serta memicu gelombang pengungsian.
Disebutkan hingga awal Maret 2026 korban tewas akibat serangan diperkirakan, mencapai lebih dari seribu orang, termasuk anak-anak.
Selain itu, konflik tersebut turut mendorong kenaikan harga minyak dunia hingga di atas 110 dolar per barel yang berpotensi memperburuk inflasi global serta memicu gelombang pemutusan hubungan kerja di berbagai sektor industri.
“Negara-negara di kawasan ASEAN, termasuk Indonesia, juga berpotensi terdampak melalui kenaikan biaya impor energi dan distribusi logistik,” tambahnya.
Seruan kepada Pemerintah
KPBI menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah dan komunitas internasional.
Di antaranya menghentikan agresi militer terhadap Iran, menghentikan sanksi ekonomi, serta menyeret pihak yang bertanggung jawab atas konflik tersebut ke pengadilan internasional.
KPBI juga meminta pemerintah Indonesia mengambil sikap tegas mengecam agresi militer tersebut, serta tetap menjalankan politik luar negeri bebas aktif dalam mendorong perdamaian dunia.
“Pemerintah memastikan perlindungan bagi pekerja di tengah potensi dampak ekonomi global akibat konflik,” tutupnya. (J)
