HARIANRAKYAT.CO – Komite Politik Nasional Partai Buruh (Kompol PB) mengutuk keras serangan militer Amerika Serikat terhadap Republik Bolivar Venezuela yang dilaporkan terjadi pada 3 Januari 2026. Serangan tersebut disebut dilakukan di bawah pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan diklaim disertai penangkapan Presiden Venezuela Nicolás Maduro secara sepihak.
Ketua Umum Komite Politik Nasional Partai Buruh, Aldi, menilai tindakan tersebut sebagai bentuk agresi militer ilegal yang melanggar kedaulatan nasional, integritas teritorial, serta prinsip-prinsip hukum internasional.
“Serangan ini merupakan pelanggaran brutal terhadap kedaulatan Venezuela dan mencederai tatanan hubungan antarbangsa. Ini adalah bentuk intervensi militer langsung dan terorisme negara yang tidak dapat diterima,” ujar Aldi dalam pernyataan resminya, Sabtu (3/1/2026).
Aldi menyatakan, Partai Buruh menyampaikan solidaritas penuh kepada Pemerintah Venezuela yang sah dan konstitusional di bawah kepemimpinan Presiden Nicolás Maduro serta Wakil Presiden Eksekutif Delcy Rodríguez. Menurutnya, seluruh institusi negara Venezuela memiliki hak dan kewajiban untuk mempertahankan kedaulatan serta melindungi rakyatnya dari agresi asing.
Lebih lanjut, Aldi menyerukan kepada Pemerintah Indonesia dan komunitas internasional untuk secara tegas menolak segala bentuk intervensi asing terhadap Venezuela. Ia menilai, pembiaran terhadap agresi semacam ini akan menjadi preseden berbahaya bagi hukum internasional dan kedaulatan negara-negara berkembang.
“Kami mendorong adanya solidaritas internasional untuk menghentikan agresi ini dan mendorong penyelesaian damai yang menghormati kedaulatan Venezuela,” tegasnya.
Selain itu, Komite Politik Nasional Partai Buruh juga mengajak partai politik, serikat buruh, dan organisasi masyarakat sipil di berbagai negara untuk menggelar aksi solidaritas, termasuk di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat dan di pusat-pusat kota.
Menurut Aldi, serangan terhadap Venezuela tidak hanya berdampak pada satu negara, tetapi merupakan ancaman terhadap prinsip kedaulatan dan hukum internasional secara global.
“Serangan terhadap satu bangsa adalah serangan terhadap seluruh rakyat dunia yang memperjuangkan keadilan dan tatanan internasional yang bebas dari intervensi asing,” pungkasnya. (*)
