HARIANRAKYAT.CO, TENGGARONG – Kukar belum lepas dari bayang – bayang dana bagi hasil dengan pusat.
Kini akibat belum memiliki PAD yang kuat, neraca APBD Kukar selalu bergantung pada dana transfer pusat.
Ketika pusat lambat mengisi, wal hasil seperti saat ini pemkab Kukar harus memutar otak untuk membayar tagihan kepada para kontraktor. Pilihannya hanya 2, pertama menagih hak ke pemerintah pusat dan kedua meminjam dana ke Bank.
Terkait hal itu, Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani menjelaskan dinamika pembangunan di Kutai Kartanegara tidak dapat dilepaskan dari kebijakan tingkat provinsi, termasuk program-program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat seperti beasiswa pendidikan hingga penyediaan layanan WiFi gratis di desa.
Menurutnya, keberhasilan implementasi program tersebut sangat bergantung pada sinergi lintas pemerintahan. Ia menekankan bahwa hubungan antara pemerintah kabupaten dan Kalimantan Timur
tidak boleh berjalan sendiri-sendiri karena berada dalam satu kerangka pemerintahan yang saling berkaitan.
“Program gubernur itu harus bersinergi dengan kabupaten. Tidak boleh bertolak belakang, karena ini satu pemerintahan. Jika ada yang belum berjalan optimal, kami akan terlibat untuk menyukseskannya,” jelasnya.
Ahmad Yani menjelaskan, kolaborasi tersebut juga tercermin dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten, yang pada akhirnya disetujui oleh wakil rakyat melalui DPRD. Dengan demikian, setiap program yang telah ditetapkan pada dasarnya merupakan agenda bersama yang perlu dikawal secara kolektif.
Gratispol Program Unggulan Gubernur dan Wagub Kaltim 1 Periode
Lebih lanjut, terkait program GratisPol yang menjadi salah satu unggulan pemerintah provinsi, Ahmad Yani berharap implementasinya dapat terus berjalan dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat, meskipun dihadapkan pada keterbatasan kapasitas fiskal daerah.
Menurutnya, faktor utama yang mempengaruhi kelancaran program tersebut bukan pada aspek teknis pelaksanaan, melainkan pada kondisi keuangan daerah, khususnya kelancaran dana bagi hasil (DBH) serta dana transfer dari pemerintah pusat.
“Harapan kita program GratisPol bisa berjalan baik. Kendalanya lebih pada kondisi keuangan, bukan persoalan teknis. Kalau pendanaan lancar, saya rasa program ini bisa terlaksana,” jelasnya.
