HARIANRAKYAT.CO, TENGGARONG – Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) sekaligus Wakil Bupati Kukar, Rendi Solihin menegaskan PDI Perjuangan memandang wacana pemilihan kepala daerah tidak langsung sebagai bagian dari dinamika politik nasional yang harus disikapi melalui mekanisme kolektif kolegial di DPR.
Menurut Rendi, DPR merupakan lembaga representasi politik yang tidak bisa ditentukan oleh satu partai saja. Setiap keputusan strategis, termasuk sistem pemilihan kepala daerah, harus ditetapkan berdasarkan suara terbanyak.
“Kalau kami ikut keputusan terbanyak saja, karena DPR itu kolektif kolegial. Artinya tidak bisa satu partai memutuskan,” tegas Rendi kata Rendi Solihin (7/1/2026).
Ia menjelaskan, ketika mayoritas kekuatan politik di DPR mendukung suatu kebijakan, maka secara etika dan mekanisme demokrasi perwakilan, seluruh partai semestinya mengikuti keputusan tersebut.
Sikap PDI Perjuangan Bersifat Langkah Politik
Rendi juga menyinggung sikap PDI Perjuangan di tingkat pusat yang selama ini menyatakan penolakan terhadap pemilihan presiden dan kepala daerah melalui legislatif. Menurutnya, sikap tersebut merupakan langkah politik yang tetap terbuka terhadap dinamika konstelasi kekuatan di parlemen.
“PDI Perjuangan di pusat terkait penolakan presiden dan kepala daerah dipilih legislatif itu langkah politik,” ujarnya.
Namun demikian, Rendi meyakini apabila mayoritas fraksi di DPR telah sepakat, maka PDI Perjuangan akan menyesuaikan sikapnya.
“Saya yakin seyakin-yakinnya, pada akhirnya kalau 70 sampai 80 persen mendukung pilkada tidak langsung, PDI Perjuangan akan ikut juga. Karena DPR itu kolektif kolegial,” katanya.
Posisi Politik Kukar Dinilai Kuat
Untuk konteks daerah, Rendi menegaskan PDI Perjuangan Kukar berada dalam posisi politik yang sangat kuat, sehingga tidak terlalu khawatir dengan perubahan sistem pemilihan kepala daerah.
Saat ini, PDI Perjuangan menguasai 16 kursi di DPRD Kukar, jumlah yang dinilainya sudah cukup signifikan untuk membangun kekuatan politik melalui koalisi.
“Khusus Kukar, kami tidak khawatir. PDI Perjuangan punya 16 kursi dan tinggal menambah koalisi untuk bersinergi,” ujar Rendi.
Peta Dukungan Nasional
Sebagai informasi, sejumlah partai politik nasional yang selama ini disebut mendukung wacana pemilihan kepala daerah tidak langsung antara lain Partai Golkar, Partai Gerindra, PKB, Partai NasDem, dan Partai Demokrat.
Rendi menilai, peta dukungan tersebut akan sangat menentukan arah kebijakan politik nasional ke depan. Namun ia menegaskan, PDI Perjuangan tetap akan menempatkan kepentingan demokrasi, konstitusi, dan stabilitas pemerintahan daerah sebagai pertimbangan utama. (*)
