HARIANRAKYAT.CO, SAMARINDA – Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) dari Komisi II, Andi Muhammad Afif Reyhan Harun, menegaskan pentingnya membangun sistem demokrasi daerah dan kepemerintahan yang baik (good governance) dengan menjadikan nilai-nilai budaya bangsa sebagai sumber dan landasan moral dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Hal itu disampaikan Andi Afif dalam kegiatan Sosialisasi Penguatan Demokrasi Daerah (PPD) 9 di Samarinda, Tanggal 07 Oktober 2025. Kegiatan tersebut dihadiri berbagai elemen masyarakat, akademisi, tokoh pemuda, dan perwakilan organisasi masyarakat sipil. Diskusi juga diikuti Oktavianus S.ikom dan johantan M,i kom.
Menurutnya, demokrasi tidak hanya diukur dari banyaknya lembaga atau mekanisme formal yang berjalan, melainkan juga dari seberapa kuat nilai-nilai luhur bangsa diterapkan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan.
“Kepemerintahan yang baik bukan sekadar soal administrasi yang tertib atau laporan keuangan yang rapi, tetapi bagaimana pemerintah mampu menegakkan nilai-nilai budaya bangsa seperti gotong royong, musyawarah, kejujuran, dan keadilan sosial dalam setiap kebijakan,” ujar Andi Afif.
Politisi muda ini menjelaskan bahwa konsep good governance mencakup transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, serta supremasi hukum. Namun, dalam konteks Indonesia, semua itu harus dipadukan dengan nilai-nilai budaya lokal yang telah hidup dan berkembang turun-temurun.
Ia menilai, nilai gotong royong adalah kekuatan sosial bangsa Indonesia yang bisa menjadi modal utama dalam membangun tata kelola pemerintahan yang kolaboratif. Begitu juga dengan prinsip musyawarah untuk mufakat yang sejalan dengan semangat demokrasi deliberatif.
“Kalau dalam proses penyusunan kebijakan, pemerintah dan masyarakat duduk bersama, berdialog, mencari solusi terbaik secara musyawarah, maka kebijakan itu akan lebih inklusif dan diterima semua pihak,” ucapnya.
Selain itu, Andi Afif menekankan pentingnya kejujuran dan kesederhanaan di kalangan pejabat publik. Menurutnya, dua nilai tersebut merupakan bagian dari budaya bangsa yang harus menjadi teladan dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan.
“Pejabat publik harus jujur dan sederhana. Jangan menjadikan jabatan sebagai alat untuk memperkaya diri, tapi sebagai amanah untuk mengabdi kepada rakyat,” tegasnya.
Lebih jauh, ia juga menyoroti tantangan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan pemerintahan di daerah, seperti maraknya praktik korupsi, ketidaktransparanan anggaran, hingga rendahnya partisipasi publik dalam proses politik.
“Rakyat harus diberi ruang untuk ikut mengawasi dan terlibat dalam proses pemerintahan. Kalau partisipasi publik rendah, kebijakan bisa melenceng dari kebutuhan rakyat,” ungkapnya.
Menurutnya, pendidikan politik berbasis nilai budaya perlu terus diperkuat di semua jenjang agar masyarakat memahami hak dan kewajibannya dalam demokrasi. Ia juga mendorong lembaga pendidikan dan organisasi kemasyarakatan untuk aktif menanamkan nilai-nilai gotong royong, toleransi, dan musyawarah di tengah generasi muda.
“Nilai budaya bangsa ini bukan hanya simbol. Ia harus hidup dalam praktik sehari-hari pemerintahan, termasuk dalam cara pejabat mengambil keputusan dan melayani publik,” lanjutnya.
Andi Afif mengingatkan, keadilan sosial adalah prinsip dasar yang harus diwujudkan oleh pemerintah dalam setiap kebijakan. Ia menegaskan, kepemerintahan yang baik adalah yang mampu menghadirkan keseimbangan sosial dan ekonomi tanpa diskriminasi.
“Keadilan sosial bukan hanya jargon dalam Pancasila. Itu amanat moral bangsa. Pemerintah harus menjamin setiap warga negara memperoleh perlakuan yang adil tanpa membeda-bedakan latar belakang agama, suku, atau status sosial,” ujarnya.
Menutup pernyataannya, Andi Afif menilai bahwa Kaltim sebagai provinsi yang kaya sumber daya alam harus menjadi contoh bagaimana nilai-nilai budaya bangsa dapat menjadi fondasi bagi pemerintahan yang bersih, berintegritas, dan berpihak kepada rakyat.
“Kita ingin Kaltim menjadi daerah yang demokratis, beradab, dan bermartabat. Semua itu bisa terwujud kalau tata kelola pemerintahan dijalankan dengan nilai-nilai budaya bangsa yang kuat. Demokrasi kita harus punya jiwa, dan jiwa itu adalah budaya bangsa kita sendiri,” pungkasnya. (*)
