HARIANRAKYAT.CO, SAMARINDA – Organisasi Perkumpulan Jaringan Nasional Indonesia resmi dideklarasikan di Hotel Royal Ambarukmo, Sabtu (19/4/2025).
Organisasi yang diisi para mantan aktivis pasca 98 ini siap mengawal kebijakan pemerintah agar selalu pro terhadap rakyat.
Dalam deklarasi sekaligus kongres itu, Happy Kurniawan terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Jaringan Nasional Indo. Kemudian Adhi Wibowo sebagai Ketua Harian dan Damar Panca Mulya sebagai Sekjen Jaringan nasional Indo periode 2025-2030.
“Kami sebagian besar aktivis, termasuk aktivis 98 berhimpun menjadi organisasi Jaringan Nasional Indonesia. Saat ini berasal dari berbagai latar belakang seperti di serikat buruh dan tani, kemudian ada yang membangun bisnis dan juga ada yang aktif berpolitik ini dibentuk, sebagai organisasi kepemudaan berskala nasional yang bersifat modern, dan kekinian untuk menjawab tantangan anak jaman saat ini,” kata Happy Kurniawan, Sabtu (19/4/2025).
Adhi Wibowo menambahkan anggota Jaringan Nasional Indo tersebar di 20 Provinsi di Indonesia. Mereka siap mengawal kebijakan pemerintah baik di level daerah maupun pusat. Pihaknya siap bahu membahu membantu program pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
“Tentu kami akan mendukung dan mengawal program pemerintah sepanjang program tersebut bermanfaat dan tepat sasaran,” ujar Adhi Wibowo.
Sementara itu, Sekjen Jaringan Nasional Indo Damar Panca Mulya menegaskan, semangat organisasinya adalah membangun, sehingga muara dari tujuannya adalah membela kepentingan rakyat. Ia menegaskan akan memberikan dukungan penuh terhadap Pemerintah jika berbagai kebijakannya pro terhadap kepentingan masyarakat.
“Tetapi sebaliknya, jika kebijakan tidak pro terhadap rakyat atau hanya bermanfaat untuk segelintir orang saja, tentu jiwa aktivis kami akan muncul, kami akan memberikan kritik sebagai bentuk kontrol sosial,” kata pria yang akan disapa Bung Oncom.
Ia juga menyoroti ketidakpastian ekonomi global yang secara perlahan berdampak pada masyarakat. Termasuk minimnya lapangan pekerjaan. Menurutnya pemerintah harus mengambil langkah strategis dalam membuka lapangan pekerjaan maupun memberikan kemudahan akses permodalan yang lebih luas lagi sasarannya.
“Tentu harapannya bisa saling bahu membahu diantara stakeholder dan bersinergi dengan pemerintah pusat maupun daerah. Termasuk dalam rangka mewujudkan percepatan Indonesia Emas di tahun 2045. Jangan sampai Indonesia emas hanya miliki segelintir orang, seluruh masyarakat harus bisa merasakan bagaimana Indonesia Emas yang digadang di 2045 tersebut,” terangnya. (*)
