HARIANRAKYAT.CO, SAMARINDA – Genap satu tahun kepemimpinan Rudy Mas’ud dan Seno Aji, ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM) menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Jalan Gajah Mada, Senin (23/2/2026) kemarin.
Gubernur Rudy Mas’ud menerima langsung massa aksi dan duduk bersila bersama mahasiswa, menciptakan suasana dialog terbuka. Dalam kesempatan itu, ia memaparkan capaian sekaligus perbandingan program GratisPol Pendidikan dengan program Beasiswa Kalimantan Timur (BKT) pada era Isran Noor – Hadi Mulyadi.
“Adik-adik semua, ada yang punya data berapa jumlah mahasiswa yang sudah mendapatkan manfaat Beasiswa Kaltim atau GratisPol?” tanya Rudy membuka dialog.
Mahasiswa meminta transparansi terkait penerima program, menyusul adanya laporan mahasiswa yang tidak lolos meski memenuhi syarat administrasi.
Perbandingan Data : GratisPol vs BKT
Rudy kemudian memaparkan data resmi Pemprov Kaltim. Program GratisPol 2025, meski baru berjalan setengah tahun anggaran, telah menjangkau 24.890 mahasiswa.
Sementara itu, berdasarkan data 2019–2023, program BKT era Isran-Hadi selama lima tahun menyalurkan Rp1,01 triliun kepada 69.631 mahasiswa, terdiri dari:
- BKT Tuntas: 25.358 penerima (Rp743,6 miliar)
- BKT Stimulan: 44.273 penerima (Rp268,6 miliar)
Untuk tahun 2026, Pemprov Kaltim menargetkan 158.981 mahasiswa menerima bantuan GratisPol dengan total anggaran Rp1,38 triliun. Rinciannya :
- S1: 149.307 mahasiswa (Rp1,18 triliun)
- S2–S3: 7.449 mahasiswa (Rp133,6 miliar)
- Luar Kaltim : 892 mahasiswa
- Luar Negeri: 133 mahasiswa
- GratisPol Khusus: 1.200 penerima
“Semua mahasiswa Kaltim yang memiliki KTP dan berdomisili minimal tiga tahun berhak mendapatkan bantuan ini,” tegas Rudy.
APBD Turun Rp 7 Triliun, Pendidikan Tetap Prioritas
Rudy juga mengungkapkan, APBD Kaltim mengalami penurunan signifikan dari Rp21 triliun menjadi Rp14,25 triliun. Meski demikian, sektor pendidikan tetap menjadi prioritas utama.
“Kita bayar langsung ke 52 kampus negeri dan swasta. Kampus yang melakukan verifikasi. Kalau tidak memenuhi syarat, tentu tidak dihitung,” jelasnya.
Ia menegaskan Pemprov tidak menentukan penerima secara sepihak. Proses seleksi sepenuhnya berada di tangan perguruan tinggi melalui mekanisme verifikasi resmi.
“Kaltim ini etalase Indonesia, ibukota Nusantara. Pendidikanlah yang mampu memutus rantai kemiskinan dan kemunduran,” pungkasnya. (*)
