HARIANRAKYAT.CO, TENGGARONG – Program efisiensi pemerintah Prabowo – Gibran berdampak pada penurunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kaltim 2026. Sebagaimana diketahui, dana bagi hasil dari pusat menjadi tulang punggung pembangunan di Kaltim.
Dengan total Rp15,15 triliun (2026) turun dibanding tahun 2025 sebesar Rp 21 triliun, struktur APBD Kaltim 2026 menunjukkan tiga fokus utama, yakni transfer ke kabupaten/kota di atas Rp5 triliun sebagai dukungan daerah penyangga, belanja operasional dan pegawai Rp5,6 triliun untuk menjaga roda birokrasi, serta Rp4,4 triliun belanja pembangunan, termasuk Rp1,4 – Rp 2 triliun guna menjamin program sosial-ekonomi tetap berjalan.
Kebijakan pemangkasan bendampak pada Bankeu Provinsi Kaltim. Kukar hanya menerima Rp50 miliar tahun ini (2026), dibanding tahun 2025 hanya Rp 30 milar saja. Jika dibandingkan tahun 2024 Kukar menerima bankeu Pemprov Kaltim sebesar Rp 58,4 miliar.
“Terbilang kecil memang tahun ini,” kata Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri (22/2/2026).
Kendati begitu Bupati Aulia menerima keputusan tersebut. Namun Aulia menyampaikan harapannya memperoleh porsi dukungan anggaran dari Pemerintah Provinsi untuk menyiapkan tambahan dukungan.
Ia menambahkan, berdasarkan informasi terbaru yang diterima dari Ketua DPRD, komunikasi lintas pihak terus berjalan untuk memperkuat kerja sama penanganan program.
“Dari Bankeu kita mendapat porsi sekitar Rp50 miliar. Kemudian dari anggaran provinsi dikolaborasikan ada sekitar Rp25 miliar misalnya. Nah langkah awal ini yang sedang dilakukan. Selama ini program yang masuk ke masyarakat memang masih relatif terbatas, kemungkinan karena komunikasi belum berjalan optimal dengan Pemprov. Ke depan tentu akan kita perbaiki,” ujarnya.
Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah kabupaten, provinsi, serta pemangku kepentingan lainnya menjadi kunci agar implementasi program dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. (*)
