HARIANRAKYAT.CO, TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menegaskan keberadaan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Mahakam harus berorientasi pada pemenuhan hak dasar masyarakat atas air bersih, bukan sekadar menjalankan fungsi administratif perusahaan daerah.
Bupati Kutai Kartanegara, Aulia Rahman Basri menekankan Perumda Air Minum memiliki mandat utama menyediakan layanan air bersih yang layak, sehat, dan terjangkau, sekaligus mendukung pembangunan daerah dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pengelolaan yang profesional sesuai prinsip Good Corporate Governance.
Hingga saat ini, Perumda Tirta Mahakam telah melayani 145 desa dan kelurahan, terdiri dari 107 desa dan 38 kelurahan. Namun, dari total 237 desa dan kelurahan di Kukar, masih terdapat wilayah yang belum terlayani, sehingga perlu percepatan perluasan akses air bersih.
Jumlah sambungan langganan tercatat mencapai 114.437 sambungan, atau setara dengan 343.311 jiwa. Dengan total penduduk Kukar sebanyak 813.926 jiwa, cakupan layanan baru mencapai 42,18 persen. Angka ini menunjukkan masih besarnya tantangan dalam pemerataan akses air bersih bagi masyarakat.
Bupati Aulia juga menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor, termasuk pengelolaan SPAMDes dan Pamsimas oleh BUMDes dan kelompok masyarakat, yang menyumbang sekitar 8 persen cakupan layanan. Kontribusi ini dinilai membantu, namun tidak boleh menjadi alasan bagi Perumda untuk memperlambat ekspansi jaringan utama.
Dari sisi kinerja keuangan, Perumda Tirta Mahakam tercatat telah memberikan kontribusi terhadap PAD Kabupaten Kutai Kartanegara dalam dua tahun terakhir. Namun, Bupati menegaskan bahwa kontribusi PAD harus sejalan dengan peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan publik.
Sorotan utama diarahkan pada masih tingginya tingkat Kehilangan Air atau Non-Revenue Water (NRW) yang berada di kisaran 40 persen. Angka ini jauh di atas batas toleransi ideal sebesar 25 persen.
“NRW sebesar ini bukan sekadar persoalan teknis, tetapi juga menyangkut efisiensi, potensi kebocoran pendapatan, dan kerugian pelayanan bagi masyarakat. Ini harus menjadi prioritas utama perbaikan,” tegas Bupati Aulia saat memimpin upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-34 Perumda Air Minum Tirta Mahakam Tahun 2026, yang digelar di Halaman kantor Perumda Air Minum Tirta Mahakam, Senin (19/1/2026).
Ia menginstruksikan manajemen Perumda untuk menyusun langkah konkret dan terukur dalam menurunkan NRW, termasuk perbaikan jaringan pipa, pemanfaatan teknologi pendeteksi kebocoran, penertiban administrasi pencatatan meter, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
Sementara itu, Direktur Utama Perumda Tirta Mahakam, Suparno, menyampaikan bahwa tahun 2026 akan difokuskan pada percepatan perluasan layanan air bersih di 20 kecamatan dan 193 desa, dengan penurunan NRW sebagai salah satu indikator utama kinerja.
Perumda juga menargetkan kontribusi PAD sekitar Rp 2,5 miliar dari kinerja tahun 2025, yang saat ini masih menunggu hasil audit Kantor Akuntan Publik.
Pemerintah daerah menegaskan peningkatan kinerja Perumda Tirta Mahakam harus berdampak langsung pada kualitas layanan yang dirasakan masyarakat, termasuk kontinuitas pasokan, kualitas air, serta keterjangkauan tarif, sehingga keberadaan BUMD ini benar-benar menjawab kebutuhan dasar publik, bukan sekadar memenuhi agenda internal perusahaan. (*)
