HARIANRAKYAT.CO, SAMARINDA – Anggota Komisi XII DPR RI, Syafruddin, mendesak Presiden RI Prabowo Subianto untuk turun langsung melakukan diplomasi tingkat tinggi dengan pemerintah Iran menyusul tertahannya kapal tanker milik Pertamina di kawasan Selat Hormuz.
Menurutnya, situasi geopolitik yang memanas di Timur Tengah tidak cukup ditangani melalui jalur teknis kementerian, melainkan membutuhkan komunikasi langsung antar kepala negara.
“Saya kira masalah kapal Pertamina ini memerlukan lobi langsung dari Presiden. Tidak cukup hanya menteri ESDM, Menteri Luar Negeri, atau di bawahnya,” tegas Syafruddin, Sabtu (28/3/2026).
Diperlukan Diplomasi Tingkat Tinggi
Diketahui, dua kapal tanker Pertamina tertahan akibat meningkatnya ketegangan di kawasan, termasuk kebijakan Iran yang menutup Selat Hormuz sebagai respons konflik dengan Amerika Serikat dan Israel.
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri dan KBRI Teheran saat ini terus melakukan diplomasi intensif untuk memastikan keselamatan kapal beserta awaknya.
Syafruddin mengapresiasi langkah tersebut, namun menilai perlu ada peningkatan ke level strategis agar hasilnya lebih cepat dan efektif.
“Upaya Kemlu dan jajaran sudah tepat, tapi ini menyangkut jalur energi global dan keselamatan aset negara. Presiden perlu turun langsung agar memiliki daya tekan diplomatik yang lebih kuat,” ujarnya.
Jalur Vital Energi Dunia
Ia mengingatkan, Selat Hormuz merupakan salah satu jalur pelayaran paling vital di dunia, yang dilalui sekitar 20 persen distribusi minyak global.
Karena itu, gangguan di wilayah tersebut tidak hanya berdampak pada Indonesia, tetapi juga terhadap stabilitas energi dunia.
Sebagai Ketua DPW PKB Kalimantan Timur, Syafruddin menilai keterlibatan langsung Presiden akan memperkuat posisi tawar Indonesia di tengah konflik global, mengingat Indonesia dikenal sebagai negara non-blok dengan hubungan baik ke berbagai pihak, termasuk Iran.
Momentum Diversifikasi Energi
Selain itu, ia menilai peristiwa ini harus menjadi momentum bagi Indonesia untuk mempercepat strategi diversifikasi energi agar tidak bergantung pada jalur distribusi yang rawan konflik.
“Ini bukan hanya soal kapal, tapi bagaimana negara hadir melindungi aset strategis dan warganya di tengah konflik global. Presiden perlu menunjukkan kepemimpinan langsung dalam situasi seperti ini,” pungkasnya. (*)
