HARIANRAKYAT.CO, SAMARINDA — Wacana mengubah mekanisme pemilihan presiden dari pemilu langsung menjadi dipilih oleh DPR kembali mencuat setelah dibahas dalam agenda konsolidasi internal Partai Golkar kemarin. Ide tersebut sontak memantik kritik luas karena dinilai sebagai kemunduran demokrasi dan tidak relevan dengan situasi rakyat saat ini.
Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia menilai pemilu langsung perlu dievaluasi dengan alasan biaya politik tinggi dan polarisasi masyarakat. Mereka kembali menghidupkan gagasan pemilihan presiden oleh DPR sebagai alternatif yang lebih “efisien”.
Wacana tersebut didukung Prabowo Subianto, selaku Presiden RI. Menurutnya Pemilu langsung oleh rakyat perlu ditinjau ulang efektivitasnya.
Kedekatan wacana tersebut dengan suara elite pemerintahan membuat sejumlah kalangan menilai isu ini bukan sekadar pemikiran acak, melainkan sinyal politik yang harus dicermati.
Pengamat hukum tata negara dari Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah atau Castro, menyebut gagasan tersebut sebagai ancaman serius terhadap capaian reformasi.
“Ini kemunduran Demokrasi. Pemilu langsung adalah mandat reformasi untuk mengembalikan kedaulatan ke rakyat. Ketika elite mulai bicara mengembalikannya ke DPR, itu tanda ruang demokrasi hendak dipersempit,” kata Castro sapaan Herdiansyah Hamzah (8/12/2025).
Ia menilai wacana ini tampak semakin tidak sensitif karena muncul di tengah situasi bencana besar di Sumatera, di mana banjir bandang dan longsor melanda berbagai wilayah, merusak ribuan rumah, fasilitas umum, serta memutus akses jalan dan jembatan.
Menurut Castro, fokus pemerintah seharusnya adalah penanganan cepat dan komprehensif bagi warga terdampak, bukan melempar gagasan politik yang tidak mendesak.
“Ribuan keluarga di Sumatera kehilangan tempat tinggal, infrastruktur luluh lantak, dan banyak anak mengalami trauma berat akibat bencana. Negara semestinya hadir penuh di lapangan, bukan sibuk mewacanakan perubahan sistem pemilu,” tegasnya.
Castro menjelaskan, prioritas pemerintah mestinya melakukan evakuasi dan penyelamatan warga di lokasi rawan susulan. Pemulihan psikologis, terutama bagi anak-anak yang mengalami guncangan berat dan rehabilitasi infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, sekolah, dan layanan kesehatan. Pemulihan ekonomi warga, termasuk bantuan bagi petani dan pelaku UMKM yang kehilangan mata pencaharian. Dan koordinasi lintas lembaga untuk percepatan logistik dan distribusi bantuan.
“Bencana ini bukan kejadian kecil. Ini tragedi besar yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat. Jauh lebih mendesak dibanding menyoal bagaimana memilih presiden,” ujarnya.
Castro juga mengingatkan apabila wacana pemilihan presiden oleh DPR terus diulang oleh elite politik, hal itu patut dicurigai sebagai upaya terstruktur untuk menguji respons publik sebelum membuka jalan revisi konstitusi atau revisi Undang-Undang Pemilu RI.
“Kalau publik diam, wacana ini bisa berubah menjadi agenda politik. Karena itu kritik harus kuat. Demokrasi tidak boleh dikembalikan ke tangan segelintir elite,” katanya.
Hingga kini Partai Golkar belum memberi penjelasan apakah wacana itu akan dibawa ke forum formal internal atau ke tingkat pembahasan resmi di parlemen. Namun kemunculannya di tengah krisis kemanusiaan di Sumatera membuat kritik terhadap elite politik semakin tajam.
“Rakyat sedang susah. Fokuslah menolong mereka. Demokrasi jangan dijadikan eksperimen politik,” tutup Castro. (*)
