HARIANRAKYAT.CO, SAMARINDA — Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Akhmad Taufik Hidayat secara resmi membuka Pelatihan Manajemen Pengelolaan Lumbung Pangan Masyarakat bagi Pengurus Lumbung dan Penyuluh Pendamping Tahun 2025. Kegiatan berlangsung di UPTD Balai Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kaltim, Samarinda, Jumat (28/11/2025).
Mewakili Bupati Aulia, Taufik menyampaikan di tengah dinamika tantangan global—mulai dari perubahan iklim hingga fluktuasi harga komoditas—peran lumbung pangan masyarakat semakin vital.
“Lumbung pangan bukan sekadar tempat penyimpanan, tetapi simbol kemandirian, gotong royong, dan kedaulatan pangan di tingkat desa serta komunitas,” ujarnya.
Ia menegaskan, Lumbung Pangan Masyarakat merupakan kelembagaan cadangan pangan berbasis rakyat, bertujuan menjamin ketersediaan dan keterjangkauan pangan, khususnya saat terjadi kerawanan akibat bencana atau gangguan produksi. Konsep ini mencakup fasilitas fisik (gudang) dan sistem tradisional yang dikembangkan melalui tahapan penumbuhan hingga menuju kemandirian, dengan dukungan Kementerian Pertanian (sekarang Badan Pangan Nasional).
Pemerintah Kabupaten Kukar menyambut baik pelatihan ini yang merupakan kolaborasi antara Dinas Ketahanan Pangan Kukar dan UPTD BPPSDMP Sempaja.
“Melalui pelatihan ini, diharapkan para pengelola lumbung dan penyuluh pendamping memperoleh pengetahuan dan pengalaman agar pengelolaan lebih profesional, berkelanjutan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ungkap Taufik.
Dukung Transformasi Ekonomi Non-Ekstraktif
Taufik menjelaskan bahwa Pemkab Kukar terus mendorong transformasi ekonomi melalui penguatan sektor pertanian, pariwisata, dan ekonomi kreatif, sebagaimana tertuang dalam Misi ke-2 Kukar Idaman Terbaik: pengembangan hilirisasi sektor non-ekstraktif sebagai pondasi ekonomi baru.
Fungsi lumbung pangan, lanjutnya, sangat strategis dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, cadangan saat darurat, serta meningkatkan kesejahteraan petani.
“Pengelola lumbung harus memahami manajemen yang profesional, mulai dari sumber daya manusia, pengembangan usaha ekonomi produktif, hingga pemeliharaan sarana dan stok pangan,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya dukungan pemerintah melalui DAK/APBD, peran swasta dan kearifan lokal masyarakat untuk memastikan keberlanjutan.
“Manajemen yang baik memastikan stok pangan dapat berputar, dimanfaatkan bagi kesejahteraan anggota, sekaligus menjadi jaring pengaman sosial,” tegasnya.
Pemkab Kukar berkomitmen terus mendukung program ketahanan pangan berbasis masyarakat dengan kebijakan yang pro-petani dan pro-ketahanan pangan.
Pelatihan ini berlangsung selama tiga hari. Kegiatan ini merupakan bagian dari investasi sumber daya manusia untuk memperkuat ketahanan pangan di Kukar. (Adv)
