HARIANRAKYAT.CO, SAMARINDA — Menjelang peringatan Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan (HAKTP) yang diperingati secara global setiap 25 November hingga 10 Desember, Perempuan Mahardhika mengumumkan akan menggelar aksi serentak di Jakarta, Palu, Samarinda, dan Manokwari pada pembukaan HAKTP, tanggal 25 November 2025.
Tahun ini, organisasi tersebut mengangkat tema “Kerja Layak dan Bebas dari Kekerasan Tidak Akan Terwujud dalam Rezim Anti Demokrasi” sebagai bentuk kritik atas memburuknya situasi demokrasi dan meningkatnya kekerasan terhadap perempuan di Indonesia.
Ketua Perempuan Mahardhika, Mutiara Ika Pratiwi menegaskan urgensi peringatan tahun ini semakin besar di tengah meluasnya praktik otoritarianisme politik, dan represif terhadap kelompok sipil.
“Aksi ini adalah penguatan komitmen global gerakan perempuan untuk mengakhiri penyiksaan dan kekerasan terhadap perempuan. Kekerasan selalu menjadi strategi rezim anti demokrasi,” ujarnya.
Mutiara mengingatkan sejarah HAKTP lahir dari tragedi pembunuhan Mirabal Bersaudara oleh diktator Trujillo, sebagai simbol bahwa kekerasan terhadap perempuan kerap digunakan untuk mempertahankan kekuasaan.
Menurutnya, kondisi demokrasi Indonesia terus merosot, yang tercermin dari berbagai indeks global seperti Freedom House dan Global State of Democracy Indices.
Ia menilai fenomena perburuan aktivis, diskriminasi minoritas, hingga konflik berkepanjangan di Papua menunjukkan karakter rezim yang menutup ruang partisipasi publik.
“Sepanjang 2024, tercatat 35.533 kasus kekerasan terhadap perempuan—naik 2,4% dari tahun sebelumnya. Ada 290 kasus femisida, tetapi respons pemerintah hampir tidak terlihat,” tegasnya.
Mutiara juga menyoroti sikap negara yang masih menyangkal kekerasan masa lalu, termasuk kasus kekerasan seksual Mei 1998 dan terbengkalainya penyelesaian kasus Marsinah.
Dampak Terhadap Kaum Muda dan Dunia Kerja
Sementara itu Koordinator Perempuan Mahardhika Jakarta, Sarah menyebut kaum muda menjadi kelompok rentan dalam situasi represif.
“Lapangan kerja menyempit, PHK massal, pendidikan mahal, lingkungan rusak, dan kriminalisasi terhadap anak muda kritis terus terjadi. Ini generasi yang hidup dalam ketidakpastian,” ungkapnya.
Femisida dan Buruh Perempuan Terpinggirkan
Dari Palu, Stevi menyampaikan peningkatan kasus kekerasan sistematis terhadap perempuan.
“Femisida tercatat dua kasus pada 2024 dan dua kasus pada 2025. Bahkan ada buruh perempuan korban kekerasan seksual yang kemudian di-PHK,” ujarnya.
Situasi Mencekam dan Minim Perlindungan
Koordinator Manokwari, Angelina Djopari, menyebut honorer perempuan masih berjuang mendapatkan upah layak, sementara kekerasan seksual marak di institusi pemerintah, kampus, dan sekolah.
Ia menambahkan, pemukiman warga di daerah konflik seperti Bintuni sangat tidak aman.
“Pekerja dibayar di bawah UMP, kondisi kerja tidak manusiawi, dan akses ke wilayah konflik sangat terbatas,” ungkapnya.
Aksi Simbolik dan Sorotan Industri Batu Bara
Koordinator Samarinda, Naya menyebut aksi 25 November akan dilakukan secara simbolik di kampus dan ruang publik.
“Di Kaltim, air eks tambang yang dikonsumsi warga terbukti berbahaya. Banyak ikan tercemar limbah batu bara. Ketika anak-anak tenggelam akibat lubang tambang, perempuan justru disalahkan,” katanya.
Ia juga menekankan minimnya kerja layak bagi perempuan, eksploitasi tenaga kerja, dan kriminalisasi aktivis sejak Agustus 2025.
Seruan Perubahan Sistemik
Menutup konferensi pers, Mutiara menegaskan aksi serentak 25 November merupakan penegasan politik bahwa tanpa demokrasi, kerja layak dan bebas kekerasan hanyalah ilusi.
“Perempuan tidak ingin terus menjadi penopang krisis. Kami menuntut perubahan sistem. Kekerasan selalu menjadi alat kekuasaan, dan hari ini kami menolak tunduk,” tegasnya.
Ia juga menyatakan solidaritas internasional terhadap rakyat Myanmar yang menghadapi pemilu di bawah junta militer, serta terhadap rakyat Palestina yang terus mengalami genosida. (*)
