OPINI ; YOYOK SUDARMANTO
HARIANRAKYAT.CO – Kritik tajam kembali menyeruak soal ketidakadilan pajak di Indonesia. Alih-alih membebani sektor korporat besar yang menguasai sumber daya alam, pemerintah justru masih menekan rakyat menengah ke bawah.
Adik Presiden Prabowo Subianto, Hasyim sempat merilis data bahwa sektor pertambangan menjadi penyumbang devisa terbesar. Ironisnya, 30 perusahaan sawit diketahui tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bahkan, 12 konglomerat sawit yang lahir dari ekspansi besar-besaran perkebunan justru nyaris tak memberi kontribusi berarti bagi negara.
Ini tidak fair, mereka tidak membayar kewajiban pajaknya. Sementara rakyat kecil selalu jadi sasaran untuk membayar pajak.
DPR Tidak Punya Empati ?
Kekecewaan juga mengarah ke DPR. Publik menilai lembaga legislatif justru sibuk menaikkan fasilitas dan gaji, padahal kinerjanya jauh dari memuaskan.
Seharusnya, DPR segera melahirkan undang-undang yang berpihak pada rakyat, misalnya UU Ketenagakerjaan baru setelah kluster ketenagakerjaan dalam Omnibus Law dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Aturan tersebut penting untuk memastikan adanya perlindungan pesangon, THR, dan penghasilan buruh.
Namun, hingga kini pejabat justru mempertontonkan “perampokan uang rakyat”. Pajak untuk program kerakyatan seperti koperasi merah putih dan program makan bergizi pun harus dikawal ketat agar tidak dikorupsi.
Aksi lanjutan tanggal 28 Agustus 2025 esok dan selanjutnya adalah ekspresi rakyat, jangan biarkan dimanfaatkan kelompok tertentu untuk mendapatkan keuntungan segelintir elit.
Gerakan rakyat menghadapi tantangan besar, apalagi menghadapi pagar DPR yang semakin tertutup bagi suara rakyat.
Momentum Satu Tahun Prabowo
Menjelang satu tahun pemerintahan Prabowo pada Oktober mendatang, eskalasi politik semakin panas. Gerakan rakyat yang turun ke jalan pada 25 Agustus lalu dipandang sebagian pihak masih berumur pendek. Namun, banyak kalangan menilai gelombang protes itu bisa menjadi pemicu lahirnya gerakan fundamental untuk perubahan.
Tak sedikit pula yang menafsirkan dinamika saat ini sebagai bagian dari pertarungan elite. Namun bagi gerakan rakyat, tuntutannya tetap sama, yakni pajak adil untuk korporat, perlindungan untuk buruh, dan kebijakan yang berpihak pada rakyat kecil.
Kita mesti mendukung perjuangan kelas pekerja agar didengar pemerintah. mendorong program program kerakyatan. (***)
