HARIANRAKYAT.CO, SAMARINDA – Satu tahun pemerintahan Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji mendapat sorotan dari kalangan akademisi.
Akademisi FISIP Universitas Mulawarman, Saiful Bahtiar, menilai sejumlah program unggulan yang terangkum dalam slogan Gaspol belum sepenuhnya dirasakan merata oleh masyarakat.
Menurut Saiful, dua program utama yang menjadi janji politik pasangan tersebut, yakni Gratispol dan Jospol, memang memiliki gagasan yang progresif. Namun dalam implementasinya, masih terdapat sejumlah catatan.
“Kalau kita melihat Gaspol yang diturunkan menjadi Gratispol dan Jospol, pertanyaannya apakah dalam satu tahun ini sudah berdampak luas? Menurut saya belum sepenuhnya,” ujarnya saat diwawancarai, Rabu (25/2/2026).
Program Gratispol sendiri dirancang untuk membebaskan biaya pendidikan mulai jenjang SMA hingga perguruan tinggi, bahkan hingga S3. Selain itu, program ini juga mencakup layanan kesehatan gratis, pembagian seragam sekolah, hingga pemasangan internet gratis di desa-desa.
Sementara Jospol atau Jaminan Sosial Politik difokuskan pada pemberian insentif rutin bagi guru non-ASN, penjaga rumah ibadah, serta dukungan kesejahteraan seperti akses perumahan terjangkau.
Saiful mengakui, di sektor pendidikan, Gratispol relatif sudah berjalan. Namun ia menilai masih banyak persoalan teknis dan administratif yang muncul di lapangan.
“Secara konsep, program ini bagus dan pro-rakyat. Pendidikan gratis tentu meringankan beban masyarakat. Tapi faktanya di lapangan masih muncul kendala, baik dalam sistem pengelolaan, pendataan penerima manfaat, maupun koordinasi antarinstansi,” jelasnya.
Ia menekankan, tantangan utama bukan pada desain program, melainkan pada manajemen pelaksanaan.
“Programnya sangat baik. Tetapi sayangnya belum dijalankan secara maksimal dan profesional. Ini yang harus menjadi perhatian pemerintah provinsi ke depan,” tambahnya.
Saiful juga mengingatkan, ukuran keberhasilan bukan hanya pada peluncuran program atau besarnya anggaran, melainkan pada dampak nyata yang dirasakan masyarakat, terutama kelompok menengah ke bawah.
“Yang terpenting itu konsistensi dan pemerataan, baik di wilayah perkotaan dan daerah pedalaman atau pesisir,” ujarnya.
Hal yang tidak kalah penting adalah implementasi kebijakan Industrialisasi yang dilakukan Gubernur Rudy Mas’ud. Industrialisasi memungkinkan pembukaan lapangan pekerjaan yang luas bagi masyarakat.
“Industrialisasi ini sangat penting, bagaimana mengolah hasil produksi di Kaltim lebih berkualitas, murah dan bernilai tambah bagi masyarakat,” terangnya.
Meski demikian, ia menilai satu tahun pemerintahan masih merupakan fase konsolidasi. Ia berharap ke depan evaluasi dilakukan secara terbuka agar program unggulan tersebut benar-benar memberi efek jangka panjang bagi kesejahteraan masyarakat Kalimantan Timur.
“Masih ada waktu untuk perbaikan. Yang penting ada kemauan memperbaiki sistem dan memperkuat pengawasan,” jelasnya.
Sementara itu, Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud mengakui kepemimpinannya selama satu tahun belakang belum sepenuhnya maksimal. Kendati begitu Gubernur Rudy terbuka untuk dilakukan kritik dan saran dari masyarakat.
“Evaluasi jelas kami lakukan untuk perbaikan program kesejahteraan rakyat,” singkat Rudy belum lama ini. (*)
