HARIANRAKYAT.CO, SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) resmi menetapkan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2027 sebesar Rp4.046.360 per bulan. Ketetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 100.3.3.1/K.373/2026 yang ditandatangani Gubernur Rudy Mas’ud pada 20 November 2026.
Berdasarkan Pengumuman Gubernur Kaltim Nomor 500.15.14.1/6651/DTKT.Srk-IV tertanggal 21 November 2026, standar upah baru ini mulai berlaku efektif pada 1 Januari hingga 31 Desember 2027.
Jika dibandingkan dengan UMP Kaltim tahun 2026 yang berada di angka Rp3.762.431, penetapan tahun 2027 mengalami kenaikan nominal sebesar Rp283.929 atau sekitar 7,55 persen (berdasarkan perhitungan persentase kenaikan di Dewan Pengupahan tercatat sebesar 7,02 persen).
Meski mengalami kenaikan, besaran UMP Kaltim 2027 tersebut tercatat masih berada di bawah standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Provinsi Kalimantan Timur yang ditetapkan sebesar Rp6.039.344. Angka Rp4.046.360 tersebut hanya merepresentasikan sekitar 67 persen dari total nilai KHL, menyisakan selisih sebesar Rp1.992.984.
Penetapan ini merupakan hasil kesepakatan Dewan Pengupahan Provinsi Kaltim yang mengacu pada sejumlah regulasi terbaru, di antaranya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan juncto Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan, serta Surat Menteri Ketenagakerjaan RI tertanggal 16 November 2026.
Dalam pengumuman resmi tersebut, Pemprov Kaltim menegaskan UMP sebesar Rp4.046.360 berlaku khusus bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun pada perusahaan bersangkutan.
Sementara itu, bagi pekerja atau buruh yang telah memiliki masa kerja satu tahun atau lebih, besaran upah wajib berpedoman pada struktur dan skala upah yang disusun serta diterapkan oleh masing-masing perusahaan.
”Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum yang telah ditetapkan,” demikian penegasan dalam poin pengumuman Gubernur Kaltim tersebut.
Adapun untuk Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tahun 2027 di 10 kabupaten/kota se-Kalimantan Timur saat ini masih dalam proses pembahasan di tingkat daerah dan dijadwalkan ditetapkan paling lambat pada 25 November 2026 mendatang. (Er)





