HARIANRAKYAT.CO, TENGGARONG – Dukungan terhadap lembaga kemasyarakatan menjadi salah satu perhatian Pemkab Kutai Kartanegara (Kukar) dalam menjalankan Program Dedikasi ke-12 RT-Ku Terbaik. Melalui program Kukar Idaman Terbaik, pemerintah daerah berupaya memastikan lembaga yang menjadi penghubung antara pemerintah dan warga dapat menjalankan fungsinya secara optimal.
Salah satu bentuk dukungan yang diberikan menyasar Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), terutama dalam menunjang kebutuhan operasional di desa maupun kelurahan.
LPM selama ini menjadi bagian dari lembaga kemasyarakatan yang membantu pemerintah setempat dalam menggerakkan kegiatan warga, menyampaikan aspirasi, hingga mendukung proses pembangunan lingkungan. Peran tersebut dinilai penting karena lembaga kemasyarakatan memiliki kedekatan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat di wilayahnya.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar, Arianto mengatakan LPM merupakan bagian dari kelembagaan masyarakat yang tergabung dalam Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) maupun Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK).
Selain LPM, terdapat pula PKK, Karang Taruna dan Posyandu yang memiliki fungsi masing-masing dalam mendukung aktivitas sosial kemasyarakatan.
“Lembaga-lembaga ini memiliki peran masing-masing dalam membantu kegiatan masyarakat. LPM salah satunya, bersama PKK, Karang Taruna dan Posyandu yang ada di desa maupun kelurahan,” jelas Arianto saat ditemui di Tenggarong, Rabu (18/11/2026).
Dalam hal pembiayaan, pemerintah daerah tidak mengatur secara seragam besaran dana operasional yang harus diberikan kepada LPM. Penganggarannya menyesuaikan kewenangan dan kemampuan keuangan masing-masing wilayah.
Di desa, kebutuhan operasional lembaga kemasyarakatan dapat dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Sedangkan untuk wilayah kelurahan, pendanaannya dapat ditopang melalui anggaran kecamatan.
Arianto menyebut alokasi dana untuk LPM di setiap desa tidak sama. Ada desa yang memberikan dukungan rutin sekitar Rp800 ribu hingga Rp1 juta per bulan, sementara desa lainnya mengalokasikan Rp5 juta untuk kebutuhan selama satu tahun.
Perbedaan tersebut dipengaruhi kemampuan keuangan desa serta kebutuhan kegiatan lembaga yang bersangkutan. DPMD Kukar tidak menetapkan angka baku lantaran pemerintah desa dinilai lebih memahami kondisi anggaran dan kebutuhan di wilayahnya.
“Besaran anggaran itu tergantung kebijakan masing-masing desa. Kami tidak menetapkan nominal, karena menyesuaikan kemampuan keuangan dan kebutuhan operasionalnya,” ujarnya.
Namun, dukungan yang diberikan saat ini masih berupa pembiayaan operasional. Pemkab Kukar belum menerapkan skema insentif khusus bagi pengurus LPM karena memerlukan landasan penilaian yang lebih terukur.
Arianto menilai, pemberian insentif perlu mempertimbangkan sejauh mana lembaga menjalankan tugas, kontribusi terhadap masyarakat, serta hasil kegiatan yang telah dilaksanakan. Menurutnya, kebijakan tersebut tidak cukup hanya didasarkan pada keberadaan organisasi, melainkan harus memiliki indikator yang jelas.
“Untuk insentif tentu perlu dikaji terlebih dahulu. Harus ada pertimbangan mengenai tugas yang dijalankan dan hasil kerja lembaganya, sehingga kebijakan yang diberikan memiliki dasar,” tegasnya.
Hingga kini, DPMD Kukar belum memiliki kajian khusus yang menetapkan indikator kinerja LPM untuk menjadi acuan evaluasi rutin maupun dasar pemberian insentif. Karena itu, penguatan kelembagaan masih diarahkan melalui pemenuhan kebutuhan operasional.
Evaluasi terhadap aktivitas LPM di lapangan juga menjadi tanggung jawab pemerintah desa dan kelurahan. Pemerintah setempat memiliki peran untuk melihat langsung bagaimana lembaga tersebut beraktivitas, menjalankan fungsi kemasyarakatan, serta berkontribusi dalam mendukung pembangunan.
Arianto menambahkan, LPM merupakan mitra pemerintah desa dan kelurahan yang keberadaannya tumbuh dari prakarsa masyarakat. Pembentukan dan aktivitasnya pun tidak terlepas dari kebutuhan serta karakteristik masing-masing wilayah.
“LPM merupakan mitra pemerintah di tingkat desa maupun kelurahan. Lembaga ini dibentuk dari inisiatif masyarakat, sehingga keberadaannya mengikuti kebutuhan di wilayah masing-masing,” pungkasnya. (Adv)





