HARIANRAKYAT.CO — Seruan “Tarik Mundur TNI–Polri!” kembali menggema di depan Gedung DPR RI. Ratusan massa dari Aliansi Perempuan Indonesia (API), termasuk organisasi Perempuan Mahardhika, turun ke jalan menuntut penghentian kekerasan negara dan militerisasi ruang sipil.
Aksi ini menyoroti pola kekerasan aparat yang terus berulang: penggunaan water canon, gas air mata, pemukulan, penembakan, hingga penangkapan massal.
Catatan hasil konferensi pers API menyebut tragedi kematian Affan Kurniawan, pengemudi ojek online yang dilindas mobil aparat, serta banyak korban lain yang dibunuh dan dikriminalisasi, sebagai bukti nyata kegagalan negara melindungi rakyat.
“Polisi makan uang rakyat banyak banget, tapi ujungnya rakyat malah dibunuh, ditindas, dan dikriminalisasi,” tegas Yael, perwakilan Perempuan Mahardhika.
Sementara itu, Fafa dari Arus Pelangi menyoroti represi spesifik yang dialami kelompok minoritas seksual dan gender. “Bagi teman-teman queer, represi bisa lebih berlapis lagi. Kekerasan aparat itu tidak hanya di aksi, tapi juga di kehidupan sehari-hari—apalagi dengan kewenangan aparat yang semakin meluas lewat UU TNI dan RKUHAP.”
Teriakan korlap dan massa aksi terus memecah barisan: “Aku kamu lawan kekerasan! Aku kamu lawan militerisme!”
Dari lapangan, Chillphilzz, paramedis perempuan sekaligus anggota Perempuan Mahardhika, menggambarkan situasi brutal yang mereka hadapi. “Di Senayan, posko aman kami dipukul mundur padahal sedang menangani korban. Di Kwitang, saat menolong teman yang sesak napas, kami justru dipukul, diinjak, dan terkena tembakan gas air mata. Warga akhirnya yang menyelamatkan kami,‘’ ucapnya.
Ia menambahkan, gas air mata juga ditembakkan hingga ke pemukiman warga di Rusun Karet Tengsin, membuat warga sipil ikut terpapar dan berjatuhan menjadi korban.
Sabina Puspita, perwakilan API sekaligus pengajar di salah satu kampus menegaskan Reformasi kepolisian belum pernah tuntas.
“TNI–Polri harus mundur dan kewenangan mereka dibatasi. Kalau TNI masuk ke semua aspek kehidupan, demokrasi egaliter tidak mungkin tercapai. Karena itu, kita harus terus menuntut pembatasan kewenangan TNI–Polri,” ungkapnya.
Dalam salah satu orasi, Ika, Ketua Perempuan Mahardhika menekankan represi negara tak bisa dilepaskan dari perjuangan perempuan melawan kekerasan di berbagai wilayah konflik.
“Kasus pembunuhan perempuan, kekerasan dalam rumah tangga, eksploitasi—itu tidak pernah jadi perhatian Prabowo. Tapi ketika rakyat aksi menuntut hak, justru dilabeli makar atau terorisme. Sebagai perempuan, kita paling berkepentingan dalam demokrasi. Dari Papua, dan seluruh daerah di Indonesia, hingga paramedis jalanan yang banyak diisi perempuan, semua menunjukkan bagaimana kekerasan negara terus dilegitimasi,” jelasnya.
Perempuan Mahardhika bersama API sangat mengutuk segala bentuk kekerasan oleh aparat negara dan menuntut agar segala bentuk project militerisme yang selalu mengorbankan perempuan dan kelompok perempuan segera dihentikan.
