HARIANRAKYAT.CO, SAMARINDA — Di banyak sudut Rukun Tetangga (RT) di Samarinda, papan proyek kecil bertuliskan “Probebaya” bukan sekadar penanda kegiatan. Dari pengecoran jalan gang, perbaikan drainase, hingga kegiatan pemberdayaan warga, program itu lahir dari musyawarah di tingkat paling bawah.
Namun memasuki periode kedua kepemimpinan Wali Kota Samarinda Andi Harun, satu pertanyaan mulai mengemuka: bagaimana nasib Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Probebaya) jika tongkat estafet kepemimpinan berganti?
Isu tersebut akan dibedah dalam diskusi publik bertajuk keberlanjutan Probebaya yang digelar Minggu, 15 Februari 2026, pukul 12.00–16.00 WITA di Samarinda. Kegiatan ini diinisiasi media daring Arusbawah.co.
Direktur PT Suara Arusbawah, Yakub Anani menilai diskusi ini penting bukan untuk menyerang kebijakan, melainkan memastikan arah program tetap berpihak pada masyarakat.
“Probebaya sudah menyentuh level paling bawah, RT. Justru karena dampaknya langsung ke warga, kita perlu memastikan program ini tidak berhenti di tengah jalan atau berubah arah tanpa evaluasi yang matang,” ujarnya.
Dari Partisipasi ke Isu Keberlanjutan
Sejak berjalan pada 2021, Probebaya dirancang dengan prinsip transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan keberlanjutan. Warga dilibatkan dalam perencanaan hingga pengawasan kegiatan, dan dalam beberapa tahun terakhir program ini telah menjangkau hampir seluruh RT di Samarinda.
Meski demikian, Yakub menilai keberhasilan administratif belum tentu menjawab seluruh tantangan substantif. Ada sejumlah pertanyaan besar yang akan menjadi fokus diskusi.
“Apakah Probebaya akan tetap dilanjutkan oleh kepemimpinan berikutnya? Sejauh mana figur potensial memahami konsep dan filosofi program ini? Jika dilanjutkan, modifikasi apa yang diperlukan, dan jika dihentikan, adakah alternatif yang lebih efektif bagi masyarakat?” jelasnya.
Ia menegaskan program berbasis masyarakat tidak boleh bergantung pada figur semata.
“Harus ada desain kebijakan yang kuat, supaya siapapun pemimpinnya, arah pemberdayaan masyarakat tetap jelas,” tegasnya.
Catatan Kritis Pelaksanaan
Dalam pelaksanaannya, sejumlah isu turut mencuat, mulai dari transparansi pengelolaan anggaran hingga potensi dominasi kelompok tertentu di tingkat RT.
Yakub menyebut diskusi ini justru dimaksudkan untuk membedah persoalan tersebut secara terbuka. Beberapa isu yang akan diangkat antara lain transparansi anggaran, kualitas SDM pengelola, indikator keberhasilan yang dinilai terlalu administratif, minimnya evaluasi independen, hingga potensi politisasi program.
“Kalau ada celah, mari kita perbaiki. Kalau ada kekurangan, ayo kita kuatkan. Ini forum terbuka, bukan forum penghakiman,” katanya.
Menguji Komitmen Figur Potensial
Diskusi publik juga menjadi ruang untuk menguji sejauh mana figur potensial pemimpin Samarinda memahami Probebaya secara substansial, bukan sekadar sebagai program populer.
Peserta yang diundang berasal dari berbagai unsur, mulai tokoh masyarakat, akademisi, Pokja 30, perwakilan RT, partai politik, mahasiswa, LSM, hingga kalangan pers.
Menurut Yakub, keberlanjutan program berbasis masyarakat tidak boleh ditentukan oleh kalkulasi elektoral semata.
“Program ini menyentuh dapur warga, jalan gang warga, dan ruang hidup warga. Maka diskusinya harus jujur dan berbasis data,” ujarnya.
Dorong Dampak Ekonomi
Selain pembangunan fisik, diskusi juga akan menyoroti peluang penguatan dampak ekonomi. Selama ini Probebaya dinilai masih dominan pada infrastruktur kecil, sementara efek ekonomi langsung bagi warga belum optimal.
Yakub melihat hal itu sebagai ruang pengembangan.
“Probebaya jangan berhenti di fisik. Ia harus naik kelas menjadi program yang juga memperkuat ekonomi keluarga, misalnya melalui pemberdayaan usaha mikro atau pelatihan berbasis kebutuhan lokal,” ucapnya.
Menuju Rekomendasi Kebijakan
Diskusi yang rencananya digelar di Universitas Mulawarman tersebut akan menggunakan metode panel interaktif, sesi tanya jawab, hingga perumusan catatan kritis dan rekomendasi kebijakan.
Tujuannya memastikan keberlanjutan kebijakan publik berbasis kebutuhan masyarakat, bukan sekadar popularitas politik.
“Kalau kebijakan benar-benar hidup di RT, maka ia tidak boleh rapuh saat pergantian kekuasaan. Samarinda butuh program yang tahan uji, bukan sekadar populer,” pungkas Yakub. (**)
