HARIANRAKYAT.CO, SAMARINDA – Isu pengadaan mobil dinas senilai Rp8,5 miliar kembali mencuat setelah Presiden RI ke-8, Prabowo Subianto, menyinggung penggunaan kendaraan mewah kepala daerah di Kalimantan Timur (Kaltim).
‎
‎Sindiran tersebut mengarah pada Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud yang sebelumnya menjadi sorotan publik terkait rencana penggunaan mobil dinas dengan nilai fantastis itu.
‎
‎Dalam pernyataannya, Prabowo membandingkan fasilitas kendaraan pejabat daerah dengan kendaraan operasional presiden yang dinilai lebih sederhana. Ia mencontohkan penggunaan Maung, kendaraan taktis produksi dalam negeri dengan harga sekitar Rp1 miliar.
‎
‎Pesan yang disampaikan pun dinilai tegas, efisiensi anggaran harus menjadi prioritas, termasuk dalam penyediaan fasilitas penunjang jabatan.
‎
‎Menanggapi kembali mencuatnya polemik tersebut, Rudy Mas’ud menegaskan langkah pengembalian kendaraan dinas sebenarnya telah dilakukan lebih awal, sebelum isu ini kembali ramai di tingkat nasional.
‎
‎“Alhamdulillah, tanggal 2 Maret sebenarnya kami sudah mengembalikan mobil ini dan administrasinya sudah selesai pada tanggal 11 Maret,” ujar Rudy, Sabtu (21/3/2026).
‎
‎Ia menegaskan, keputusan tersebut bukan semata-mata karena sorotan publik nasional, melainkan sebagai bentuk respons atas aspirasi masyarakat di daerah.
‎
‎“Pertama, dengan mendengarkan banyaknya aspirasi masyarakat, menimbang situasi dan kondisi, kami sudah mengembalikan kendaraan Pemprov Kaltim yang seyogyanya akan digunakan untuk kegiatan pembangunan,” jelasnya.
‎
‎Rudy juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat Kaltim yang aktif memberikan kritik dan masukan terhadap kebijakan pemerintah daerah.
‎
‎“Terima kasih kepada seluruh masyarakat Kaltim yang telah mengingatkan. Kami sangat mendengarkan kritik dan saran, dan kami terbuka terhadap itu,” katanya.
‎
‎Lebih lanjut, ia memastikan pengembalian kendaraan dinas tersebut bukan sekadar simbolis. Anggaran yang sebelumnya dialokasikan akan dialihkan ke sektor yang lebih berdampak langsung bagi masyarakat.
‎
‎Di antaranya pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan, hingga kegiatan sosial menjadi prioritas utama pemerintah provinsi.
‎
‎“Mudah-mudahan anggaran ini bisa lebih bermanfaat untuk kegiatan pembangunan yang bersifat pelayanan dasar, mulai dari pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga kegiatan sosial lainnya,” ujarnya.
‎
‎Dalam menjalankan aktivitas kedinasan saat ini, Rudy mengaku menggunakan kendaraan yang tersedia maupun kendaraan pribadi, termasuk saat turun langsung ke lapangan. Ia bahkan kerap mengemudi sendiri untuk melihat kondisi riil di masyarakat.
‎
‎“Saya bawa kendaraan sendiri agar bisa melihat langsung situasi dan kondisi di lapangan, apa yang harus kita benahi,” tuturnya.
‎
‎Di akhir pernyataannya, Rudy menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Kaltim apabila terdapat kebijakan yang kurang berkenan, sekaligus mengajak publik untuk terus mengawal pembangunan di Benua Etam.
‎
‎“Kami mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Mari kita bersama-sama mengawal dan membangun Kaltim,” tutupnya.