HARIANRAKYAT.CO — Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda terus memperkuat upaya penanggulangan banjir secara menyeluruh dengan pendekatan berbasis data. Hal ini ditegaskan Wali Kota Samarinda, Andi Harun.
Andi Harun menekankan bahwa penanganan banjir memerlukan klasifikasi mendalam dari hulu hingga hilir, serta integrasi kebijakan antara pemerintah kota, provinsi, dan pusat.
“Kita melakukan pendalaman secara spesifik dan detail terhadap rencana program pengendalian banjir tahun ini dan 2026 untuk memastikan program yang dilaksanakan benar-benar menjawab persoalan teknis. Kita mengklasifikasi beberapa bagian dalam penanganan banjir, mulai dari sektor hulu hingga hilir,” jelasnya.
Drainase menjadi salah satu prioritas, terutama di wilayah-wilayah yang terdampak banjir besar dalam tiga kejadian terakhir, seperti Lempake, Jalan Damanhuri, Flyover Kadrie Oening, RSUD AW Syahranie, Loa Bahu, Loa Buah, Palaran, Loa Janan Ilir, serta sebagian Samarinda Seberang seperti di sekitar Jalan HM Rifadin.
“Kita akan segera melakukan identifikasi lapangan untuk mengetahui penyebab bukaan lahan, apakah karena tambang, pematangan lahan, atau pembangunan lain. Setelah itu, kita akan memeriksa perizinan aktivitas tersebut,” tegas Andi Harun.
Wali Kota mengungkapkan besarnya kebutuhan anggaran untuk mengatasi banjir di Samarinda. Salah satunya adalah pembangunan 10 titik rumah pompa yang diperkirakan membutuhkan dana lebih dari Rp836 miliar.
Lokasi yang direncanakan antara lain di Jembatan Lempake, Griya Mukti, Jalan PM Noor, Talangsari, Sempaja, Gatot Subroto, RSUD AW Syahranie, hingga Jembatan Lambung Mangkurat.
“Satu rumah pompa membutuhkan lahan sekitar 500 meter persegi. Minggu ini juga akan kita identifikasi kemungkinan titik koordinat pemasangannya,” jelasnya.
Selain itu, diperlukan pula pembangunan tanggul tanah sepanjang 1.418 meter dan tanggul beton 15.000 meter dengan estimasi biaya mencapai Rp900 miliar, di luar anggaran untuk pompa air.
Menanggapi situasi ini, Sekretaris Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Darlis Pattalongi, mendesak Pemerintah Provinsi Kaltim untuk segera mengambil langkah konkret.
“Memang benar hujan sangat lebat, hampir seluruh daerah di Kaltim terdampak. Tapi kita juga harus mencermati aktivitas pertambangan di daerah hulu yang membuat air melimpas ke kota. Samarinda sebagai hilir menerima debit air yang luar biasa besar,” ungkap Darlis (12/6).
Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas instansi dan wilayah dalam menyusun langkah penanganan yang lebih menyeluruh.
“Ini bukan hanya tanggung jawab Pemkot. Pemerintah Provinsi harus segera turun tangan karena dampaknya sudah menjalar ke berbagai daerah lain,” tegasnya.
Darlis juga mendorong Pemprov Kaltim untuk menyusun rencana besar penanganan banjir, termasuk evaluasi perizinan tambang, perbaikan drainase, dan pembangunan infrastruktur pengendali banjir di titik rawan.(Adv)
