HARIANRAKYAT.CO, SAMARINDA – Penanganan banjir di kawasan perbatasan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dan Kota Samarinda mendapatkan perhatian serius dari jajaran legislatif.
Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani menyatakan dukungannya terhadap sinergi lintas daerah pascapertemuan dan peninjauan lapangan yang dilakukan Bupati Kukar Aulia Rahman Basri bersama Wali Kota Samarinda Andi Harun di lokasi proyek sodetan Kilo 2 Loa Janan, Jalan Soekarno-Hatta, Sabtu (3/10/2026).
Selain meninjau fisik bangunan sodetan pengendali air, kedua kepala daerah turut berdialog dan melakukan sosialisasi langsung dengan warga Simpang 3 Samarinda serta warga Desa Loa Janan Ulu. Sosialisasi ini dinilai penting karena kunci sukses penanganan banjir berada di tangan masyarakat, di mana warga desa Loa Janan berharap prioritas utama adalah melakukan normalisasi sungai terlebih dahulu. Sebagaimana diketahui, pada tanggal (23/9) lalu warga Loa Janan memprotes pekerjaan sodetan lantaran limpahan air dari desa Simpang Tiga dapat memperparah kondisi banjir terlebih saat Sungai Mahakam sedang naik.
Menanggapi hasil dialog dan peninjauan tersebut, Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani menegaskan ratusan pemukiman warga di sepanjang aliran sungai Desa Loa Janan Ulu mesti menjadi perhatian utama pemerintah untuk dibebaskan.
“Ratusan rumah di sepanjang sungai Desa Loa Janan mesti menjadi perhatian. Kami memberi perhatian penuh karena dampak banjir ini kerap dirasakan langsung warga. Sinergi ini sangat baik untuk menyelesaikan masalah banjir, baik di wilayah Kukar maupun Samarinda,” ujar Ahmad Yani, Minggu (4/10/2026).
Ahmad Yani mengungkapkan, berdasarkan pendataan sementara, terdapat kurang dari 300 rumah warga yang berdiri di area sempadan anak Sungai Mahakam tersebut. DPRD Kukar berkomitmen mendukung pembebasan lahan yang adil bagi warga terdampak.
Guna mempercepat proses penanganan, Ahmad Yani memastikan pihak legislatif telah menyiapkan pengalokasian anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2026.
Selain itu, ia menyoroti titik rawan banjir tidak hanya menumpuk di Desa Loa Janan Ulu semata, tetapi juga meluas hingga Desa Purwajaya Kilo 8. Oleh karena itu, penanganan harus dilakukan secara integral agar mampu menjawab persoalan banjir langganan saat musim hujan dan pasang air Sungai Mahakam.
“Anggaran kami persiapkan pada APBD-P 2026 ini. Kami berharap kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dapat membantu untuk pembuatan penurapannya. Sinergi ini sangat diperlukan demi kebaikan warga Kukar dan Samarinda,” pungkas Ahmad Yani.
Sebelumnya, dalam dialog antara Pemkab Kukar dan Pemkot Samarinda, kedua daerah menyepakati skema penanganan bertahap, yakni Jangka Pendek dengan pemasangan pintu air untuk mengontrol debit air sebelum pengerjaan fisik normalisasi berjalan penuh.
Untuk Jangka Menengah dan Panjang, Penurapan pembuatan tanggul, serta normalisasi anak Sungai Mahakam yang dipimpin langsung dari Pemprov Kaltim sebagai pemimpin program normalisasi bersama Balai Wilayah Sungai (BWS).
Tim gabungan dari Pemprov Kaltim, Pemkab Kukar, Pemkot Samarinda, dan BWS dijadwalkan memulai rapat koordinasi teknis lanjutan pada Senin, 5 Oktober 2026. (Y)
