HARIANRAKYAT.CO, SAMARINDA – Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Kaltim, Senin (30/3/2026).
Dalam pidatonya, Rudy menegaskan LKPJ 2025 menjadi gambaran kinerja pemerintah daerah berbasis pelaksanaan APBD, sekaligus evaluasi pembangunan menuju visi “Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas 2025–2029.”
“LKPJ ini kami sampaikan sebagai bentuk pertanggungjawaban sekaligus bahan evaluasi untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan ke depan,” ujar Gubernur Harum dihadapan Anggota DPRD.
Rudy memaparkan, pendapatan daerah Kaltim 2025 ditargetkan Rp19,149 triliun dan terealisasi Rp17,735 triliun atau 92,61 persen.
Sementara itu, belanja daerah ditargetkan Rp21,696 triliun dengan realisasi Rp19,372 triliun atau 89,28 persen.
Dalam capaian pembangunan, sejumlah indikator strategis berhasil melampaui target, di antaranya Indeks Pembangunan Manusia (IPM): 79,39 (100,43%), Prevalensi stunting turun ke 15,94% (124,22%) dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup: 81,7 (101,88%) serta Penurunan emisi mencapai 49,19% (154,42%)
Namun, pertumbuhan ekonomi belum optimal dengan realisasi 4,53 persen, di bawah target.
Rudy menyebut, diversifikasi ekonomi mulai menunjukkan hasil, ditandai dengan pertumbuhan sektor non-migas dan batubara yang mencapai 6,63 persen.
Di sisi lain, tingkat kemiskinan berada di angka 5,17 persen, masih sesuai target, serta indeks gini di 0,312.
Program Gratispol dan Jospol Capai 90 Persen
Program unggulan Pemprov Kaltim, yakni Gratispol dan Jospol, telah direalisasikan melalui APBD Perubahan 2025 dengan capaian fisik 90,76 persen dan keuangan 85,28 persen dari total anggaran Rp3,584 triliun.
Meski mencatat berbagai capaian, Rudy juga mengakui sejumlah tantangan yang dihadapi, di antaranya Perencanaan anggaran belum optimal, Rendahnya kepatuhan pajak kendaraan, dan Keterlambatan pengadaan barang/jasa, serta Penyesuaian kebijakan pusat yang belum cepat.
Sebagai solusi, Pemprov Kaltim akan memperkuat perencanaan berbasis kinerja, meningkatkan insentif pajak, serta mempercepat proses pengadaan.
Di akhir penyampaian, Rudy menyerahkan sepenuhnya LKPJ kepada DPRD Kaltim untuk dibahas dan dievaluasi.
“Kami berharap masukan dari DPRD menjadi bagian penting dalam penyempurnaan pembangunan ke depan,” tutupnya. (*)
