HARIANRAKYAT.CO, SAMARINDA – Massa aksi menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Senin (10/11/2025).
Aksi tersebut merupakan lanjutan dari gerakan sebelumnya yang menuntut keadilan dalam pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) antara pemerintah pusat dan daerah.
Ketua Umum LPADKT-KU, Vendy Meru, menegaskan bahwa hingga kini pemerintah pusat belum memberikan tanggapan positif terhadap aspirasi masyarakat Kalimantan Timur.
“Kegiatan ini adalah lanjutan sebelumnya. Sampai saat ini belum ada tanggapan positif dan respon baik dari pemerintah pusat. Pernyataan ini menjadi keseriusan kami tentang penolakan DBH yang belum adil,” tegas Vendy.
Ia menyebut, Kalimantan Timur telah menjadi penyumbang devisa negara yang sangat besar selama puluhan tahun, namun belum mendapatkan keadilan dalam pembagian hasil pendapatan negara.
“Kaltim penyumbang devisa negara besar sekali selama berpuluh-puluh tahun. Jadi ini dasar kami bersuara. Kami kuatir jika tidak ada suara, dianggap sudah sejahtera. Padahal kenyataan di lapangan belum memadai, baik secara infrastruktur maupun SDM,” ujarnya.
Vendy menegaskan, gerakan ini bukan bentuk perlawanan terhadap pemerintah, melainkan upaya moral untuk mengetuk hati para pejabat di pusat agar memperhatikan kondisi nyata di daerah.
“Kami tidak anti kepada pemerintah, tapi tolong diperhatikan. Kami mewakili seluruh masyarakat Kaltim, tidak ada kepentingan politik tertentu. Kami ingin mengetuk hati pejabat. Sehebat apa pun gubernur kita, tapi kalau anggarannya tidak cukup, percuma saja,” ucapnya.
Vendy juga menyampaikan pesan langsung kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto agar turut memperhatikan nasib rakyat Kaltim.
“Jadi Pak Prabowo, kami minta diperhatikan. Perlakuan ini tidak adil kepada warga Kaltim,” tambahnya.
Sementara itu, massa aksi yang tergabung dalam Forum Rakyat Kaltim menyatakan akan menunggu jawaban resmi dari pemerintah pusat. Bila aspirasi mereka tetap diabaikan, mereka mengancam akan menutup akses jalur tongkang batu bara di Sungai Mahakam, sebagai bentuk protes atas ketidakadilan pembagian DBH.
“Soal penutupan akses Jembatan Mahakam itu bagian dari langkah agar penolakan pemangkasan dari pusat bisa diterima presiden. Karena sungai Mahakam menjadi urat nadi ekonomi Kaltim dan Indonesia,” tegas Vendy.
Dari pihak legislatif, anggota DPRD Samarinda Viktor Yuan turut hadir mendukung aksi tersebut. Ia menilai transfer DBH tahun ini mengejutkan pemerintah daerah karena tidak mencerminkan kontribusi Kaltim sebagai daerah penghasil.
“Transfer Dana Bagi Hasil ini mengagetkan provinsi dan kabupaten/kota. Perjuangan ini mewakili seluruh rakyat agar DBH dibagi seadil-adilnya. Kaltim penghasil tertinggi, tapi diperlakukan seperti anak tiri,” ujar Viktor.
Aksi berjalan damai dengan penjagaan aparat kepolisian. Massa menegaskan akan terus memperjuangkan hak daerah hingga mendapat respons nyata dari pemerintah pusat. (*)
