UU PPRT Menggema dalam Rapat Akbar KPBI Jakarta, Tekankan Pengakuan Kerja Perawatan

Rapat Akbar Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) Jakarta di Gelanggang Remaja Jakarta Utara, Minggu (22/11/2026).

​HARIANRAKYAT.CO, JAKARTA – Sosialisasi Undang-Undang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT) menjadi salah satu agenda utama dalam Rapat Akbar Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) Jakarta. Kegiatan tersebut berlangsung di Gelanggang Remaja Jakarta Utara, Minggu (22/11/2026).

​Dalam forum tersebut, Jumisih memaparkan sejumlah poin krusial mengenai pemenuhan hak-hak PRT serta langkah strategis yang harus dikawal bersama agar regulasi ini efektif memberikan perlindungan nyata di lapangan.

Aktivis Buruh, ​Jumisih menegaskan pengakuan status PRT sebagai pekerja merupakan fondasi utama dalam UU PPRT. Pengakuan tersebut perlu diwujudkan melalui perjanjian kerja tertulis antara PRT dan pemberi kerja sebagai acuan hubungan kerja, termasuk kesepakatan mengenai jenis pekerjaan.

​”Klasifikasi pekerjaan perlu dibicarakan dan dipilih bersama agar beban serta lingkup pekerjaan jelas dan jam kerja PRT tidak berlangsung terlalu panjang,” ujarnya.

​Selain kepastian perjanjian kerja, ia juga menekankan pentingnya akses PRT terhadap jaminan sosial melalui BPJS, hak untuk berserikat dan berorganisasi, serta pengaturan dan pengawasan terhadap Perusahaan Penempatan Pekerja Rumah Tangga (P3RT). Menurutnya, berserikat menjadi kebutuhan penting bagi PRT karena karakter tempat kerja yang tersebar dan tertutup membuat mereka sering kali bekerja sendiri-sendiri dan sulit memperjuangkan haknya.

​Pada akhir pemaparannya, Jumisih menyerukan pentingnya organisasi memberi ruang bagi perempuan untuk maju, berkembang, mengaktualisasikan diri, termasuk menjadi pemimpin. Selain itu, ia mengajak publik memberikan penghormatan yang layak kepada kerja perawatan (care work) yang selama ini banyak dilakukan oleh perempuan, karena bukan pekerjaan yang remeh atau sekadar urusan domestik, melainkan pekerjaan penting yang menopang kehidupan manusia dan masyarakat.

​”Tanpa kerja perawatan, peradaban tidak akan dapat dibangun secara maksimal. Karena itu, perlindungan terhadap PRT juga merupakan bagian dari perjuangan yang lebih luas untuk mengakui, menghargai, dan memastikan keadilan bagi seluruh pekerja yang melakukan kerja perawatan,” pungkasnya. (Y)

Bagikan: