HARIANRAKYAT.CO, SAMARINDA – Malam Minggu di Warung Kopi B’gios, Samarinda (1/8/2026), tidak sekadar diisi obrolan santai. Di balik aroma sangrai kopi, menyeruak kegelisahan soal masa depan finansial Bumi Etam.
Diskusi diinisiasi Alumni PMII bertajuk Dialog Publik Membaca Ulang Potret Fiskal Kaltim 2027.
Penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalimantan Timur tahun 2026 yang anjlok drastis menjadi topik utama yang menghangatkan suasana.
Bagaimana tidak? APBD Kaltim 2026 terjun bebas ke angka Rp15,15 triliun. Angka ini merosot tajam ketimbang tahun 2025 yang sempat menyentuh Rp21,74 triliun. Pemangkasan besar-besaran pada Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat. Disaat yang sama, beban pembangunan dan kebutuhan masyarakat di daerah justru makin melonjak.
“Apa yang harus dilakukan kepala daerah di Kaltim ketika dana transfer daerah menurun drastis?” buka M. Khaidir, moderator dialog publik malam itu.
Khaidir melontarkan pertanyaan kunci. Langkah konkret apa yang wajib diayunkan pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim, Rudy–Seno, untuk memulihkan postur anggaran daerah?.
Menjawab teka-teki fiskal tersebut, legislator Kaltim, Syafruddin menegaskan Kaltim tidak boleh lagi berpangku tangan atau sekadar bersuara lantang tanpa arah. Menurutnya, sebagai daerah penyumbang kekayaan negara, Kaltim berhak menuntut pengembalian porsi DBH yang adil.
“Pola perjuangan politik tidak bisa lagi sekadar ‘gertak sambal’. Harus konkrit, pakai pola teknokratis, ada kajian matang yang dikedepankan agar pemerintah pusat melihatnya secara objektif,” ujar Syafruddin di hadapan peserta dialog.
Tak hanya soal diplomasi ke Jakarta, Syafruddin mendorong eksekutif di daerah untuk berani menempuh jalan progresif.
Beban pajak perlu digeser ke kelompok menengah ke atas, sementara pemerintah menekan kebocoran keuangan negara demi memperbesar ruang subsidi silang bagi warga kurang mampu.
Tumpuan pada sektor migas dan batubara harus dibarengi terobosan baru. Eksekutif dituntut progresif menggali potensi pendapatan dari sektor jasa dan pariwisata. “Tapi ini saja tidak cukup,” imbuhnya.
Belum lagi potensi masalah sosial pasca kebijakan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) batu bara nasional sebesar 17 juta ton pada 2026. Ia mendesak Presiden mengevaluasi kebijakan tersebut jika dampaknya berujung pada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal pekerja.
“Kalau dampaknya PHK tentu menjadi pertimbangan presiden,” terang alumnus FKIP Universitas Mulawarman kepada awak media.
Gambaran “ikat pinggang” Pemprov Kaltim terlihat jelas dalam struktur anggaran 2026.
Pendapatan Daerah (Rp14,25 Triliun): Didominasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp10,75 triliun, sementara Pendapatan Transfer dari Pusat kini hanya tersisa Rp3,13 triliun.
Belanja Daerah (Rp15,15 Triliun): Terserap untuk Belanja Operasi (Rp8,16 triliun), Belanja Transfer (Rp5,89 triliun), dan porsi Belanja Modal yang tersisa Rp1,06 triliun. Di tengah impitan angka-angka tersebut, secercah harapan datang dari komitmen pusat di sektor energi nasional. Pada 2027, alokasi sektor ESDM dianggarkan Rp 10 triliun untuk percepatan jaringan gas (jargas) BBM dan Rp 11 triliun untuk penuntasan listrik desa.
Malam kian larut di B’gios, namun diskusi malam itu meninggalkan pesan kuat: publik Kaltim kini menanti keberanian dan terobosan nyata Rudy–Seno untuk membawa Kaltim keluar dari jerat krisis anggaran.
Hadir membersamai dalam dialog, Wali Kota Samarinda Andi Harun, TGUPP Gubernur Kaltim Sudarno, Pengamat Kebijakan Publik dari Unmul Saipul Bahtiar menambah pandangan elit politik Kaltim mengelola anggaran yang belanja yang terbatas. (Er*)
