HARIANRAKYAT.CO, TENGGARONG – Wakil Bupati (Wabup) Kutai Kartanegara (Kukar) Rendi Solihin melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kukar hari Senin (30/3/2026).
Wabup Rendi menemukan celah serius dalam pelayanan publik, yakni belum tersedianya hotline pengaduan pekerja terkait masalah hubungan industrial.
Sidak ini dilakukan sebagai bagian dari monitoring kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) usai libur Idulfitri, dengan fokus pada layanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
“Disnakertrans ini melayani banyak hal, mulai dari perlindungan hak pekerja, BPJS Ketenagakerjaan, hingga aduan masyarakat seperti persoalan THR,” ujar Rendi usai peninjauan.
Dari hasil sidak, Rendi menyoroti belum adanya sistem pengaduan yang mudah diakses masyarakat, khususnya pekerja di wilayah jauh dari pusat pemerintahan seperti hulu dan pesisir yang jauh dari pusat pemda.
Menurutnya, kondisi ini membuat masyarakat harus datang langsung ke Tenggarong hanya untuk menyampaikan aduan, bahkan dengan nilai yang relatif kecil.
“Kalau kita tidak turun langsung, kita tidak tahu di sini belum ada hotline center. Padahal ini penting sekali,” tegasnya.
Ia mencontohkan, warga dari Muara Badak, Samboja, Kota Bangun hingga Tabang harus mengeluarkan biaya lebih besar hanya untuk melaporkan persoalan kecil.
“Untuk mengadukan Rp200 ribu atau Rp300 ribu saja, ongkos ke sini bisa lebih mahal. Ini jelas memberatkan masyarakat,” ujarnya.
Sebagai langkah cepat, Rendi memastikan Pemkab Kukar akan segera menghadirkan layanan hotline pengaduan berbasis telepon dan WhatsApp.
Bahkan, dalam kunjungan tersebut, ia langsung memfasilitasi pengadaan perangkat komunikasi berupa handphone sebagai sarana layanan aduan.
“Kita siapkan nomor WhatsApp yang bisa dihubungi langsung oleh seluruh pekerja, supaya aduannya cepat sampai ke dinas,” tegasnya.
Rendi berharap kehadiran hotline ini dapat membuat Disnakertrans Kukar lebih responsif serta mampu menjangkau pekerja hingga wilayah terpencil.
Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya di sektor ketenagakerjaan yang bersentuhan langsung dengan hak-hak masyarakat. (*)
