HARIANRAKYAT.CO, TENGGARONG – Sebagai bentuk penghormatan terhadap marwah Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura, Gubernur Kalimantan Timur, Dr. H. Rudy Mas’ud (Harum), melakukan kunjungan silaturahmi ke Kedaton Kesultanan di Tenggarong pada Kamis (15/1/2026).
Didampingi istri, Hj. Sarifah Suraidah, Gubernur Harum disambut hangat oleh Sultan Aji Muhammad Arifin beserta kerabat Kesultanan. Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dengan pemangku adat di Kalimantan Timur.
Dalam penyampaiannya, Gubernur Harum menekankan bahwa kunjungannya merupakan wujud kepatuhan terhadap nilai-nilai etika dan tata krama yang telah mendarah daging dalam dirinya. Ia memandang sosok Sultan bukan sekadar tokoh masyarakat, melainkan simbol sejarah besar di Indonesia.
“Saya dilahirkan dari keluarga yang menjunjung tinggi adat istiadat dan budaya timur. Kehadiran saya di sini adalah untuk bertabayun dan bersilaturahmi langsung dengan Yang Mulia Sultan,” ungkap Gubernur Harum.
Beliau juga mengingatkan bahwa sebagai kerajaan tertua di Nusantara yang melahirkan kerajaan-kerajaan besar lainnya, kelestarian adat budaya Kutai harus menjadi prioritas bersama. Prinsip “Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung” menjadi landasan utama Gubernur dalam memimpin Kalimantan Timur.
Pertemuan tersebut juga membahas mengenai dinamika yang terjadi saat kunjungan Presiden Prabowo Subianto di Balikpapan, Senin lalu. Gubernur Harum memberikan penjelasan (tabayyun) mengenai mekanisme keprotokolan nasional yang berlaku dalam acara tersebut.
Gubernur menegaskan bahwa pengaturan acara Kepresidenan di Balikpapan berada di bawah wewenang protokol nasional, bukan protokol Pemerintah Provinsi Kaltim. Gubernur juga berkomitmen menyampaikan aspirasi dan arahan Sultan kepada pemerintah pusat.
Hal ini bertujuan sebagai bahan introspeksi dalam penyusunan tata cara penempatan para raja dan sultan pada acara-acara kenegaraan di masa mendatang.
“Arahan dari Sultan akan kami sampaikan ke pusat agar menjadi masukan berharga tentang bagaimana seharusnya posisi dan penghormatan terhadap para raja dalam agenda resmi kepresidenan,” tutupnya. (Drmwn)
