HARIANRAKYAT.CO, TENGGARONG – Ketua DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Ahmad Yani menegaskan alokasi Bantuan Keuangan (Bankeu) dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur ke Kukar tidak boleh kecil dan harus diperjuangkan secara maksimal oleh seluruh wakil rakyat asal Kukar di DPRD Kaltim.
Penegasan itu disampaikan Ahmad Yani kepada awak media usai pelantikan pejabat Pemerintah Kabupaten Kukar di Pendopo Bupati Kukar, Jumat (6/2/2026).
Menurutnya, Kukar memiliki kekuatan politik yang besar di tingkat provinsi dengan 11 kursi DPRD Kaltim, sehingga tidak ada alasan bagi daerah ini menerima porsi Bankeu yang minim. Sebagaimana diketahui, Kukar menerima Bankeu dari Pemprov Kaltim sebesar Rp 50 miliar.
“Harusnya kita bisa lebih banyak. Ada 11 anggota DPRD provinsi dari Kukar dan mereka harus berjuang. Kita tagih itu. Tidak boleh diam,” tegas Ahmad Yani.
APBD Kaltim merosot tajam lantaran adanya efisiensi dana transfer dari pusat.
kendati begitu, politisi PDI P itu menilai, besaran Bankeu bukan sekadar angka dalam APBD, melainkan menyangkut hak warga Kukar, aspirasi masyarakat, serta tanggung jawab politik para wakil rakyat yang dipilih langsung oleh masyarakat.
“Kalau Bankeu sedikit, yang dirugikan itu warga Kukar. Hak pilih mereka ada, aspirasinya ada, dan itu direpresentasikan oleh 11 kursi di DPRD provinsi,” ujarnya.
Ahmad Yani juga menekankan, para legislator asal Kukar harus aktif mewarnai dan melobi kebijakan anggaran di tingkat provinsi agar alokasi Bankeu ke Kukar bisa lebih proporsional dan berkeadilan.
“Mereka harus mewarnai, harus memperjuangkan. Tidak boleh pasif,” katanya.
Lebih lanjut, ia berharap segera terbangun forum komunikasi resmi antara Pemkab Kukar dan DPRD Provinsi Kaltim untuk menyatukan langkah dan strategi dalam memperjuangkan kepentingan daerah.
Tak hanya itu, DPRD Kukar juga berencana melakukan roadshow langsung ke Gubernur Kalimantan Timur guna menyampaikan aspirasi tersebut.
“Kami juga akan roadshow ke Pak Gubernur. Karena Kukar ini daerah penghasil migas dan batu bara. Sudah seharusnya mendapatkan Bankeu secara proporsional,” pungkas Ahmad Yani.
Pernyataan ini sekaligus menjadi sinyal politik bahwa DPRD Kukar tidak ingin kepentingan daerahnya terpinggirkan dalam distribusi anggaran provinsi, terutama di tengah kontribusi besar Kukar terhadap pendapatan daerah Kalimantan Timur. (*)
