HARIANRAKYAT.CO, SAMARINDA – Wacana pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kembali menuai penolakan. Kali ini, sikap tegas datang dari Wakil Ketua Bidang Sumber Daya DPD PDI Perjuangan Kalimantan Timur, Sugiyono, yang menilai gagasan tersebut sebagai kemunduran serius bagi demokrasi Indonesia.
Sugiyono menegaskan bahwa pilkada langsung merupakan perwujudan nyata kedaulatan rakyat yang tidak bisa ditawar dengan alasan apa pun. Menurutnya, mengembalikan pilkada ke DPRD sama saja dengan mengulang praktik politik masa lalu yang sarat kepentingan elite.
“Kedaulatan rakyat bukan hal yang bisa ditawar. Jika pilkada dikembalikan ke DPRD, itu sama saja mengulang sejarah kelam demokrasi. Ini bukan demokrasi yang maju,” tegas Sugiyono.
Ia menilai, demokrasi modern seharusnya memberi ruang partisipasi langsung kepada rakyat dalam menentukan pemimpin daerahnya. Pilkada langsung, kata dia, bukan sekadar prosedur elektoral, tetapi merupakan simbol perjuangan panjang reformasi yang diperoleh melalui pengorbanan besar, baik secara sosial maupun politik.
Sugiyono juga mengkritik keras alasan efisiensi anggaran dan stabilitas politik yang kerap dijadikan dalih untuk mengusulkan pilkada melalui DPRD. Menurutnya, logika tersebut sangat berbahaya jika dijadikan dasar dalam mengambil kebijakan yang menyangkut hak fundamental rakyat.
“Jalan panjang perjuangan reformasi tidak boleh dikhianati, apalagi hanya dengan alasan ekonomis. Jangan menghitung untung rugi dengan kedaulatan rakyat,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa demokrasi tidak bisa diukur semata-mata dengan kalkulasi biaya. Demokrasi adalah nilai dan prinsip, bukan sekadar proyek anggaran. Ketika hak rakyat untuk memilih pemimpin dicabut, maka yang hilang bukan hanya proses pemilu, tetapi juga legitimasi moral dan politik dari kekuasaan itu sendiri.
Lebih jauh, Sugiyono mengingatkan bahwa pilkada langsung menjadi instrumen penting bagi rakyat untuk melakukan kontrol terhadap kekuasaan. Melalui mekanisme ini, masyarakat dapat memberi mandat sekaligus sanksi politik kepada pemimpin yang gagal menjalankan amanah.
“Kalau pemimpin dipilih oleh elite, maka orientasi kekuasaannya juga akan condong ke elite. Rakyat hanya menjadi objek, bukan subjek demokrasi,” katanya.
Sugiyono menegaskan, PDI Perjuangan Kaltim berdiri teguh bersama prinsip demokrasi kerakyatan dan menolak segala bentuk kemunduran demokrasi. Ia menyebut pilkada langsung sebagai hasil konsensus reformasi untuk membangun sistem politik yang lebih adil, terbuka, dan partisipatif.
Di tengah dinamika politik nasional, ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat sipil, organisasi kepemudaan, akademisi, dan aktivis demokrasi untuk bersuara menjaga hak pilih rakyat.
“Demokrasi itu bukan hadiah dari negara, tetapi hasil perjuangan rakyat. Kalau hari ini kita biarkan hak itu dikurangi, besok bisa saja hak-hak lain ikut dicabut,” pungkasnya
