HARIANRAKYAT.CO, SAMARINDA – Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-30 atau COP 30 resmi berlangsung di Belém, Brasil. Forum global ini kembali membahas isu krusial, mulai dari pengurangan emisi, keberlanjutan lingkungan, hingga percepatan transisi energi.
Indonesia mengirim 450 delegasi yang dipimpin Utusan Khusus Presiden Bidang Perubahan Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo—yang juga adik Presiden Prabowo Subianto. Delegasi Indonesia menonjolkan komitmen terhadap percepatan transisi energi, khususnya pengembangan energi terbarukan serta perdagangan karbon. Namun bagi kelompok lingkungan, komitmen tersebut tidak sejalan dengan realitas di lapangan.
Transisi Energi Dinilai Hanya Konsep Tanpa Tindakan
Menurut Yuni, juru bicara Extinction Rebellion (XR) Kaltim Bunga Terung, narasi transisi energi Indonesia masih jauh dari kenyataan. Meski pemerintah menggembar-gemborkan proyek besar bernilai USD 25–30 miliar atau sekitar Rp 350–420 triliun sampai 2030, praktiknya justru mempercepat kerusakan alam.
“Transisi energi ini terlihat bagus di atas kertas, tapi praktiknya nol. Hutan dihancurkan untuk tambang, smelter, dan pembangkit listrik atas nama energi terbarukan,” ujar Yuni.
Ia menilai proyek transisi energi kerap dijadikan legitimasi untuk memperluas penambangan mineral, termasuk batu bara, nikel, hingga pasir silika yang menjadi bahan baku industri baterai.
Kaltim Masih ‘Kecanduan’ Batu Bara
Kalimantan Timur disebut sebagai contoh paling nyata kegagalan lepas dari energi fosil. Meski menjadi lokasi utama proyek transisi energi nasional, provinsi ini tetap menjadi penghasil batu bara terbesar Indonesia. Tahun 2020, 268 juta ton sedangkan 2024, 368 juta ton (44% produksi nasional).
Di saat bersamaan, deforestasi di Kaltim menjadi yang tertinggi di Indonesia, mencapai 44.483 hektare pada 2024. Kabupaten Kutai Timur mencatat kehilangan hutan terbesar, yaitu 16.578 hektare, yang sebagian besar dipicu ekspansi tambang.
“Bagaimana mau transisi energi kalau ketergantungan pada batu bara justru makin dalam? Kaltim ibarat dipaksa percaya pada solusi yang merusak masa depannya sendiri,” tegas Yuni.
XR Kaltim Bunga Terung Layangkan 3 Tuntutan
Atas situasi tersebut, XR Kaltim Bunga Terung menyampaikan tiga tuntutan tegas kepada pemerintah pusat dan daerah:
- Hentikan Ketergantungan pada Energi Fosil
Termasuk segala proyek transisi energi yang masih menggunakan batu bara sebagai sumber energi utama, serta menghentikan suplai batu bara ke smelter-smelter nikel. - Stop Proyek “Tipu-Tipu” Transisi Energi
Proyek energi terbarukan harus dilakukan secara adil, berkelanjutan, dan menghormati hak-hak masyarakat serta ekosistem hutan, bukan menjadi kedok eksploitasi baru. - Libatkan Masyarakat dan Beri Hak Veto
Keputusan terkait transisi energi, perizinan tambang, dan proyek besar harus melibatkan masyarakat terdampak dan memberikan mereka hak veto atas proyek yang mengancam kehidupan.
Transisi Energi Harusnya Menyelamatkan, Bukan Menghancurkan
XR Kaltim menegaskan bahwa transisi energi seharusnya menjadi jalan keluar dari krisis iklim, bukan justru memperparah kerusakan atas nama pembangunan.
“Kami ingin transisi energi yang benar, bukan proyek yang memperburuk kerusakan. Kaltim butuh masa depan yang bebas dari ketergantungan batu bara,” tutup Yuni. (*)
