HARIANRAKYAT.CO, SAMARINDA — Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA) menolak keras wacana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto, mantan Presiden RI yang berkuasa selama lebih dari tiga dekade (1966–1998).
KIKA menilai usulan yang diajukan Kementerian Sosial (Kemensos) kepada Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Kehormatan (GTK) tersebut merupakan bentuk pengkhianatan terhadap semangat reformasi dan nilai-nilai demokrasi yang diperjuangkan rakyat sejak 1998.
“Menjadikan Soeharto sebagai pahlawan berarti menodai perjuangan reformasi dan melukai para korban pelanggaran HAM yang terjadi di masa Orde Baru,” tegas KIKA dalam keterangan resminya, Senin (3/11/2025).
Menurut KIKA, selama masa kekuasaannya, rezim Orde Baru di bawah Soeharto meninggalkan warisan kelam berupa budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), pembungkaman kebebasan pers, serta berbagai pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat.
“Pemerintahan Orde Baru dijalankan dengan kekerasan negara, pembungkaman kebebasan berpikir, dan praktik korupsi yang sistemik,” lanjut KIKA.
KIKA merinci sejumlah peristiwa pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa Soeharto, antara lain Peristiwa 1965–1966, Penembakan Misterius (Petrus), Tragedi Tanjung Priok (1984), Talangsari (1989), hingga penghilangan paksa aktivis dan tragedi Trisakti serta Semanggi pada 1998–1999.
Selain itu, Transparency International (2004) pernah menobatkan Soeharto sebagai pemimpin paling korup di dunia dengan dugaan penggelapan dana publik mencapai US$15–35 miliar.
KIKA juga menyoroti ironi di balik wacana ini. Di satu sisi, Marsinah — buruh perempuan yang menjadi simbol perjuangan keadilan dan kebebasan berserikat pada masa Orde Baru — turut diusulkan sebagai pahlawan nasional oleh Kemensos.
“Menjadikan Soeharto pahlawan sementara Marsinah adalah korban dari sistem represif yang ia bangun, adalah ironi sejarah dan penghinaan terhadap perjuangan kemanusiaan,” kata KIKA.
KIKA mengingatkan, pada 2023 Presiden Joko Widodo bahkan secara resmi mengakui 12 pelanggaran HAM berat masa lalu, di mana sebagian besar terjadi di masa Orde Baru. Fakta ini, menurut KIKA, seharusnya menjadi dasar moral bahwa Soeharto bukanlah figur kepahlawanan.
“Upaya ini bukan hanya pengkhianatan terhadap reformasi, tetapi juga bentuk penghapusan memori sejarah bangsa. Bangsa yang melupakan luka sejarahnya akan kehilangan arah moralnya,” tutup KIKA.
