OPINI ; Rivaldi Haryo Seno – Wapres Partai Buruh
HARIANRAKYAT.CO – Pati, sebuah kabupaten yang dikenal karena hamparan sawahnya, tiba-tiba menjadi panggung politik yang mendidih. Di tengah riuh pasar dan suara kentongan ronda, nama Bupati Sudewo bergema, bukan sebagai simbol kebanggaan, melainkan sasaran kemarahan rakyat. Mereka berkumpul, berteriak, berarak; bukan lagi meminta, tapi menuntut. Sebuah amarah yang tak lahir semalam, tetapi disemai oleh luka yang terlalu lama diabaikan.
Fenomena ini mengingatkan kita pada Paris, Januari 1793. Di tengah musim dingin yang menusuk, Raja Louis XVI berdiri di atas panggung eksekusi, matanya menatap ribuan rakyat yang dulu memujanya. Ia bukan lagi monarki yang sakral, melainkan manusia biasa yang dianggap mengkhianati amanah. Guillotine menjadi jawab atas dendam yang telah menggelegak selama Revolusi Prancis—sebuah akhir yang lahir dari rasa lapar, ketidakadilan, dan pengkhianatan terhadap janji.
Bupati Sudewo memang tidak dihadapkan pada tiang guillotine, tetapi dalam simbol politik rakyat, ia sedang “dieksekusi” di ruang publik. Spanduk, poster, teriakan, dan liputan media menjadi pisau modern yang menggerogoti legitimasi. Bedanya, rakyat Pati tidak memegang pedang hukum absolut, melainkan senjata demokrasi—hak bersuara, hak berkumpul, hak menuntut.
Namun, esensinya sama:
Raja Louis XVI mengklaim bahwa mahkota yang ada di kepalanya dipakaikan oleh Tuhan yang bermaksud bahwa titah raja ini berasal dari tuhan.
Rakyat Prancis berontak dan melakukan perlawanan kepada Raja Louis XVI atas pemborosan keuangan Prancis untuk bermewah-mewahan bersama permaisuri dengan pungutan pajak dari rakyat.
Selanjutnya, Rakyat menguji dan menyeretnya ke alun-alun untuk memenggal kepala Raja Louis XVI di hadapan ribuan orang, dalam 2 detik pisau guillotine memenggal kepala raja dan ketika itu Raja kehilangan mahkota karena tak memahami denyut rakyatnya.
Peristiwa itu menjadi penanda demokrasi pertama atas revolusi Prancis yang melahirkan kredo Vox Populi Vox Dei – Suara Rakyat Adalah Suara Tuhan sebagai ungkapan bahwa kekuasan monarki telah runtuh.
Hal itu mengalir pada Bupati Pati yaitu Sudewo, bupati yang direstui oleh kekuasaan berasal dari partai yang berkuasa dengan restu orang yang berkuasa dan dimenangkan dalam pemilu.
Kebijakan menaikan PBB sebesar 250% membuat rakyat pati marah besar, hingga tuntutan Mundur dari jabatan. Sebab dalam janji kampanye, ia berjanji tidak akan memberatkan rakyat.
Janji itu sirna setelah Sudewo bersikeras menaikan PBB 250%, rakyat bersuara menolak kenaikan PBB dan dibalas Sudewo dengan tantangan akan menghadapi ribuan unjuk rasa di depan kantor Bupati. Tantangan itu di jawab oleh rakyat pati bagaikan ranting daun kering yang terbakar menyulut api. Rakyat berbondong-bondong mendatangi kantor Bupati Pati dengan tumpukan logistik, lemparan, cemoohan dan orasi yang ditunjukan kepada Bupati Sudewo untuk mundur. Tak ada moral dan legitimasi mempertahankan jabatan, ketika rakyat menuntut mundur dan legislative setuju akan Hak Angket Pemakzulan.
Sudewo menyampaikan untuk mempertahankan jabatannya “saya dipilih oleh Rakyat secara demokratis dan konstitusional”, ujarnya lalu, Rakyat Pati menjawab “iya, Kami ingin Sudewo mundur dari jabatan”.
Seakan Sudewo lupa akan Konstitusi yang menyatakan pada UUD 1945, Pasal 1 ayat (2) menegaskan bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Artinya rakyat sebagai kekuasaan tertinggi dalam negeri ini.
Dalam peri bahasa jawa, Sura dira jayaningrat, lebur dening pangastuti: Orang yang melakukan perbuatan buruk meskipun kuat, digdaya, dan berkuasa pasti akan kalah dengan orang yang berbuat baik.
Bupati Sudewo lupa dalam ingatan sejarah rakyat yang memiliki perlawanan terhadap pajak yang mencekik rakyat dimulai Dari zaman kerajaan Demak, samin di blora hingga era pemerintahan modern saat ini, rakyat Pati tak pernah rela menjadi korban ketamakan penguasa dan sistem yang tidak berpihak kepada mereka.
Kedua peristiwa ini memperlihatkan satu hukum tak tertulis: kekuasaan hanyalah titipan rakyat, dan ketika titipan itu dikhianati, rakyat akan mengambilnya kembali dengan suara atau dengan darah. Di Pati, suara itu menggema di jalan-jalan; di Paris, darah itu mengalir di bawah guillotine.
Akhirnya, dari Lapangan Revolusi hingga alun-alun kabupaten pati, sejarah berbisik:
“Yang dilupakan penguasa bukanlah kekuatan pedang, melainkan kekuatan perut yang lapar dan hati yang kecewa. Sebab ketika keduanya bersatu, tahta akan runtuh-entah di bawah mata pisau, entah di tengah teriakan rakyat.” (***)
