HARIANRAKYAT.CO, TENGGARONG — Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara memperkuat layanan kesehatan primer melalui Posyandu dan Puskesmas sebagai strategi utama menekan angka stunting.
Langkah tersebut ditegaskan dalam kegiatan Advokasi, Koordinasi, dan Bimbingan Teknis Tim Pembina Posyandu yang digelar di Grand Elty Singgasana, Tenggarong, Kamis (27/11/2025).
Peningkatan kapasitas kader menjadi prioritas, karena mereka berperan langsung memberikan layanan dasar kesehatan kepada ibu hamil dan balita.
Kader posyandu adalah ujung tombak pelayanan kesehatan di Posyandu. Memastikan mereka memiliki kompetensi yang memadai dalam memberikan pelayanan kepada ibu hamil dan balita.
Kegiatan ini melibatkan Plt Kepala Dinas Kesehatan Kukar, perwakilan Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas PMD, Bappeda, serta pengelola dari 32 Puskesmas serta ratusan Posyandu.
Saat ini, Kukar memiliki 827 Posyandu terregistrasi dengan lebih dari 4.000 kader aktif, yang masing-masing didukung sedikitnya dua tenaga kesehatan dan dua kader di tiap titik layanan. Pemerintah daerah memastikan penguatan kelembagaan Posyandu telah ditopang landasan hukum yang jelas, namun tetap menekankan pentingnya dukungan anggaran dan peningkatan kualitas SDM.
“Tinggal bagaimana kita memperkuat SDM dan memastikan anggaran memadai agar pelayanan optimal,” kata Luhur Prasetyo selaku Perencana Ahli Madya Bappeda Kukar
Capaian Penurunan Stunting
Luhur menyampaikan hasil positif penanganan stunting di Kukar menjadi motivasi tersendiri. Hal itu cukup membanggakan lantaran Kukar menjadi salah satu kabupaten terbaik di Kaltim.
Sebagaimana diketahui, penghargaan diraih Pemprov Kaltim terkait penanganan stunting baru – baru ini, dan yang menerima penghargaan itu adalah Gubernur Kaltim, rudy Mas’ud.
“Pada 2024, angka stunting di Kukar berhasil turun dari 17 persen menjadi 14,2 persen. Target kita, tahun 2026 penurunan ini terus berlanjut meskipun anggaran lebih terbatas,” jelasnya.
Menurut dia, ruang fiskal daerah dalam dua tahun ke depan diperkirakan tidak sefleksibel tahun ini, akibat kebijakan nasional yang ketat. Meski demikian, pemerintah daerah tetap mempertahankan prioritas pada sektor kesehatan.
“Untuk tahun anggaran 2026 memang tidak sebagus tahun ini karena ada pengetatan dari pusat. Tapi Pemkab Kukar tetap berkomitmen, terutama terkait pelayanan kesehatan dasar,” tegas Luhur.
Sinergi Lintas Sektor
Ia menegaskan bahwa percepatan penurunan stunting tidak dapat hanya bertumpu pada sektor kesehatan.
“Penanganan stunting harus lintas sektor. Kesehatan, pendidikan, desa, hingga pengelolaan lingkungan harus terlibat karena ini terkait kualitas generasi mendatang,” ujarnya.
Terkait pendanaan, disebutkan mekanisme anggaran bisa bersumber dari berbagai lini.
“Posyandu bisa didanai dari APBN, APBD provinsi, APBD kabupaten, APBDes, bahkan CSR perusahaan. Tapi untuk DAK atau bantuan khusus tetap harus mendapat persetujuan DPRD,” terang Luhur.
Menurutnya, keberhasilan penurunan stunting tahun sebelumnya menjadi tolok ukur keberlanjutan program daerah.
“Program Idaman ini mengulang keberhasilan tahun 2024. Kami buktikan bisa turun, tinggal bagaimana mempertahankannya,” katanya.
Komitmen Kepala Daerah
Luhur menekankan pentingnya dukungan kepala daerah dalam keberlanjutan program penanganan stunting.
“Bupati sangat komitmen untuk pelayanan kesehatan. Terbukti anggaran kesehatan tidak banyak menurun meskipun sektor lain kena pengetatan,” pungkasnya.
Dengan penguatan di Posyandu, optimalisasi peran kader, serta komitmen anggaran lintas sektor, Pemkab Kukar berharap penurunan angka stunting dapat terus berlanjut hingga target 2026 tercapai (JO/ADV)
