HARIANRAKYAT.CO, SAMARINDA – Presiden Prabowo Subianto resmi melakukan kocok ulang (reshuffle) Kabinet Merah Putih. Pengumuman itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (8/9/2025).
“Atas berbagai pertimbangan, masukan, dan evaluasi yang dilakukan terus menerus oleh Bapak Presiden, maka pada sore ini diputuskan perubahan susunan Kabinet Merah Putih pada beberapa jabatan kementerian,” kata Prasetyo.
Berikut daftar menteri yang diganti:
1. Menteri Koordinator Politik dan Keamanan: Budi Gunawan
2. Menteri Keuangan: Sri Mulyani
3. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia: Abdul Kadir Karding
4. Menteri Koperasi: Budi Arie Setiadi
5. Menteri Pemuda dan Olahraga: Dito Ariotedjo
Selain lima posisi tersebut, Prabowo juga membentuk kementerian baru, yakni Kementerian Haji.
“Untuk lima kementerian terjadi perubahan susunan pejabat, dan satu kementerian baru dibentuk. Pelantikan akan dilakukan sore ini di Istana Negara,” jelas Prasetyo.
Ia menambahkan, reshuffle ini diharapkan membawa kebaikan bagi bangsa, negara, dan masyarakat.
Langkah ini dinilai bukan hanya soal evaluasi kinerja, tapi juga bagian dari konsolidasi politik di tahun pertama pemerintahannya.
Pergantian nama-nama menteri strategis menunjukkan arah baru. Budi Gunawan masuk sebagai Menko Polhukam, figur dengan latar belakang intelijen dan kedekatan dengan lingkaran kekuasaan, yang bisa dibaca sebagai upaya memperkuat stabilitas politik dan keamanan.
Di sisi ekonomi, Sri Mulyani kembali dipercaya sebagai Menteri Keuangan. Keputusan ini bisa menjadi sinyal bahwa Prabowo ingin menjaga kredibilitas fiskal di mata investor sekaligus menenangkan pasar.
Nama lain seperti Abdul Kadir Karding di Kementerian Pekerja Migran, Budi Arie Setiadi di Kementerian Koperasi, dan Dito Ariotedjo di Kemenpora, merepresentasikan kombinasi antara loyalis politik, jaringan muda, dan figur yang dinilai punya kedekatan dengan partai koalisi.
Yang cukup mengejutkan adalah pembentukan Kementerian Haji, langkah yang bisa dibaca sebagai strategi politik identitas sekaligus respon terhadap kebutuhan besar umat Islam. Selain itu, kementerian baru ini berpotensi menjadi basis politik baru bagi Prabowo dalam menjaga dukungan elektoral.
Dengan reshuffle ini, Prabowo bukan hanya merombak susunan kabinet, tapi juga mengirim pesan bahwa ia ingin menguatkan fondasi politik dan ekonomi di awal pemerintahannya. (*)
