HARIANRAKYAT.CO, SAMARINDA — Yayasan Mitra Hijau menggelar workshop hilirisasi untuk memperkuat ekonomi alternatif sekaligus mendukung agenda transisi energi berkeadilan di Kalimantan Timur. Kegiatan berlangsung pada Rabu (10/12) di Hotel Harris Samarinda dengan menghadirkan pemateri dari Dinas Perkebunan (Disbun) Kaltim, DPPKUKM, serta Yayasan Titian Lestari.
Agenda ini menyoroti pentingnya nilai tambah komoditas lokal, penguatan industri pengolahan, hingga peran strategis masyarakat desa dalam ekonomi hijau.
Hilirisasi Perlu Dipercepat untuk Dongkrak Nilai Tambah
Marinda Asih, Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Pengolahan & Pemasaran Disbun Kaltim menyebut percepatan hilirisasi sebagai langkah penting agar petani bisa menikmati manfaat ekonomi secara langsung.
“Banyak komoditas kita masih dijual sebagai bahan mentah sehingga nilai tambahnya hilang. Hilirisasi perlu dipercepat, disertai peningkatan produktivitas, standardisasi mutu, dan penguatan industri pengolahan lokal,” ujarnya.
Ia menambahkan Kaltim merupakan satu-satunya provinsi yang memiliki bidang khusus perkebunan berkelanjutan untuk mitigasi perubahan iklim. Dengan payung hukum Perda 7/2018, hilirisasi menjadi bagian dari transformasi menuju perkebunan berkelanjutan yang meningkatkan kesejahteraan petani.
UMKM Harus Siap Masuk Rantai Nilai Hilirisasi
Muhammad Hakari dari DPPKUKM menegaskan kesiapan pelaku usaha menjadi kunci agar hilirisasi dapat berjalan.
“UMKM membutuhkan standardisasi mutu, legalitas produk, dan akses pasar. Hilirisasi tidak akan berjalan tanpa ekosistem pendukung dan kolaborasi multipihak yang konsisten,” katanya.
Menurutnya, keberadaan ekosistem yang kuat akan memungkinkan UMKM benar-benar bersaing dalam rantai nilai industri pengolahan lokal.
Perspektif Masyarakat Sipil: Kearifan Lokal jadi Fondasi Ekonomi Hijau
Yuyun Kurniawan dari Yayasan Titian Lestari menekankan pentingnya menempatkan masyarakat desa sebagai aktor utama dalam hilirisasi.
“Kita punya kebun campur—warisan kearifan lokal yang menjaga pendapatan dan ketahanan iklim. Jika dikaitkan dengan hilirisasi dan pengolahan komoditas desa, manfaatnya bisa kembali langsung ke masyarakat,” jelasnya.
Menurut Yuyun, keberlanjutan lingkungan harus menjadi prinsip pengembangan ekonomi alternatif agar transisi energi benar-benar berkeadilan.
Dalam sesi diskusi, Lucas dari Desa Long Anai menjelaskan bahwa desa-desa sebenarnya memiliki banyak potensi komoditas bernilai tambah.
“Kami punya kakao, singkong gajah, sampai bawang tiway. Kalau ada dukungan untuk mengolah hasil-hasil ini, masyarakat bisa lebih mandiri dan tidak hanya menunggu proyek dari luar,” ujarnya.
Mendukung Transisi Energi yang Adil
Melalui workshop ini, Yayasan Mitra Hijau ingin memastikan bahwa agenda transisi energi tidak hanya soal mengurangi emisi, tetapi juga memberikan ruang bagi masyarakat desa untuk memperkuat ekonomi mereka melalui hilirisasi, diversifikasi usaha, dan pembangunan industri pengolahan skala lokal.
Dengan pendekatan inklusif dan berbasis potensi desa, hilirisasi diharapkan mampu menciptakan peluang usaha baru, mendorong kemandirian ekonomi, dan membangun fondasi masa depan yang lebih tangguh bagi Kalimantan Timur. (*)
